Mantv7.id | Kabupaten Tangerang – Lagi-lagi, Pemkab Tangerang mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Angka ke-17 berturut-turut. Bupati dan wakilnya tersenyum lebar sambil memamerkan piagam seolah segalanya beres. Tapi publik, bukannya ikut senyum, justru balik bertanya: “Apa WTP ini cuma bedak tebal buat nutupi bopeng pelayanan?” Sebab, di luar panggung piagam, potret yang muncul jauh dari kata manis.
Lihat saja di Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Perkim). 11 September 2025, seorang wartawan Gakorpan News kabarnya kena intimidasi oleh oknum security saat bertugas. Banyak pihak menilai, meski tangan security yang bergerak, tanggung jawab tetap melekat di pundak Kadis Perkim. UU Pers jelas bicara: wartawan wajib dilindungi, bukan ditekan. Kalau kantor dinas saja sudah berubah jadi benteng intimidasi, publik wajar bertanya: di mana kepala dinasnya? Lebih jauh lagi, apa kabar bupati dan wakil bupati yang mestinya jadi panglima ASN?
Belum reda soal itu, di Dinas Pendidikan malah muncul cerita lain. Kabid Sekolah Dasar, Dilly Windu Rezeki Sugandhi, disebut-sebut memblokir nomor wartawan. Publik menilai sikap ini bukan sekadar tidak ramah, tapi sudah mengarah ke penghalangan kerja jurnalistik versi halus. Padahal UU KIP dengan terang menuntut keterbukaan, bukan eksklusivitas.
Kalau wartawan saja diblokir, bagaimana nasib orang kecil yang mau lapor soal pungutan liar atau gedung sekolah rusak? Diamnya Kadis Pendidikan dan bungkamnya pimpinan daerah, jelas terbaca sebagai pembiaran.
Foto. Dok. (IST)
Berlanjut ke proyek pembangunan. Betonisasi jalan Cisoka–Kresek jadi buah bibir. Pekerjaan disebut amburadul: spek tak sesuai, K3 nyaris nihil, pembatas pengaman tak terlihat. Akibatnya, macet panjang, pedagang buntung, anak sekolah terganggu. Proyek yang seharusnya memudahkan justru bikin rakyat sengsara.
Belum lagi soal sampah. Retribusi Rp25–35 ribu per bulan ditarik dari warga, tapi bukti di lapangan bikin geleng kepala. Gunungan sampah tetap berdiri, bau menyengat ke mana-mana. Tak heran publik sinis: Kabupaten Tangerang bukan lagi daerah industri maju, tapi TPA raksasa.
Di sinilah letak paradoksnya. Di atas kertas, laporan keuangan mulus tanpa cela. Tapi di lapangan, pelayanan publik bopengnya menganga. Sampai-sampai publik nyeletuk: WTP bukan Wajar Tanpa Pengecualian, melainkan “Wajar Tapi Palsu.”
WTP hanya menilai rapi tidaknya laporan keuangan, bukan kualitas pelayanan. Tak heran publik menyindirnya sebagai “Wajar Tapi Palsu”. Kini rakyat menunggu, apakah Bupati berani menindak pejabat tak amanah atau sekadar sibuk berfoto dengan piagam.
Foto Donny Putra T. S.H., aktivis Sosial – Lingkungan juga selaku pengurus Law Firm Hefi Sanjaya And Partners. (Foto: Mantv7.id)
Advokat Donny Putra. T, S.H dari Law Firm Hefi Sanjaya & Partners, ikut angkat suara. “Piagam WTP itu bukan jaminan mutlak. Kalau pelayanan bobrok, wartawan diintimidasi, proyek tak sesuai spek, ada potensi pelanggaran hukum bahkan Tipikor. Ingat, hukum tidak hanya menilai angka di laporan, tapi juga dampak ke rakyat,” tegasnya.
Foto Zarkasih yang dikenal dengan Rizal, Ketua DPD YLPK-PERARI Provinsi Banten
Zarkasih, S.H., dari YLPK Perari DPD Banten menambahkan pedas: “WTP bisa dipoles, tapi rakyat tidak bisa ditipu. Kalau sampah tetap menumpuk, wartawan dihalangi, pendidikan tertutup, berarti Pemkab sedang mempermainkan rakyat. Jangan jadikan WTP sekadar panggung pencitraan.”
Foto aktivis kerohanian Kabupaten Tangerang asal Balaraja, Ustad Ahmad Rustam. (Foto: Mantv7.id)
Tak ketinggalan, Ustad Ahmad Rustam mengingatkan dari sisi agama. “Pemimpin itu amanah. Setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau rakyat terintimidasi, sampah dibiarkan, proyek amburadul, sementara pemimpin sibuk dengan piagam, itu namanya mengkhianati amanah. Ingat, piagam WTP tidak bisa jadi tameng di hadapan Allah.”
Kini, publik menunggu: apakah bupati–wakil bupati berani menendang pejabat arogan, kontraktor nakal, dan dinas malas kerja? Atau justru memilih foto-foto manis di samping pigura piagam, sementara rakyat tetap bergulat dengan intimidasi, macet, dan bau sampah?
Sampai berita ini diturunkan, pihak Pemkab Tangerang maupun dinas terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebut, sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999.
Kalau tidak ada perubahan, WTP ke-17 itu hanya akan jadi piagam kosmetik. Indah dipajang di dinding, tapi busuk terasa di lapangan.
REDAKSI | OIM
