Mantv7.id | Kabupaten Tangerang kembali jadi sorotan. Dari proyek fisik amburadul hingga dugaan intimidasi wartawan, publik bertanya: apakah pejabat bisa dipercaya, atau cuma bermain sandiwara di balik meja kerja? Di kantor Perkim, dugaan intimidasi terhadap wartawan ramai dibicarakan. Seorang jurnalis Gakorpan News mengaku dihalang-halangi oknum security saat meliput. Dugaan ini memunculkan pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab jika pengawasan internal gagal?
Kantor dinas seharusnya rumah pelayanan rakyat, bukan benteng ketakutan. Jika dugaan intimidasi ini benar, hal itu menandakan lemahnya budaya pelayanan, dan memberi sinyal buruk bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi.
Dinas Pendidikan juga tersorot. Kabid SD, Dilly Windu Rezeki Sugandhi, diduga memblokir nomor wartawan. Ini bukan sekadar arogansi pribadi, tapi indikasi birokrasi yang alergi kritik. Pimpinan wajib menindak bawahannya.
Foto. Dok. (IST)
Proyek konstruksi publik pun menimbulkan kekhawatiran. Contoh proyek betonisasi Cisoka–Kresek dikerjakan asal-asalan, tanpa K3, mengganggu sekolah dan pedagang. Diamnya Dinas PUPR, Perkim, dan Inspektorat menimbulkan kesan pengawasan mandul.
Mayoritas proyek dari dinas hingga desa menimbulkan dugaan kejanggalan. Publik mulai bertanya: jika media saja dihalang-halangi, bagaimana warga bisa memastikan proyek berjalan benar?
Pengamat hukum Donny Putra T, S.H., dari Law Firm Hefi Sanjaya & Partners. (Foto: Mantv7.id)
Donny Putra T., S.H., aktivis hukum dan pengurus Law Firm Hefi Sanjaya & Partners, menegaskan: “Kalau dugaan intimidasi wartawan benar, ada potensi pelanggaran hukum. Aparat wajib bertindak, pimpinan tak bisa pura-pura budek.”
Zarkasih, S.H., Ketua YLPK Perari DPD Banten, pedas: “Pejabat yang alergi kritik menampilkan wajah birokrasi arogan. Kontrol sosial bukan musuh, tapi pengingat agar pejabat bekerja sesuai mandat rakyat.”
Foto Ustad Ahmad Rustam aktivis kerohanian dan sosial Kabupaten Tangerang. (Foto: Mantv7.id)
Ustad Ahmad Rustam menegaskan: “Jabatan adalah amanah. Anak buah menyalahi aturan, pimpinan ikut menanggung konsekuensi moral. Diamnya pejabat membuat rakyat menanggung risiko lebih besar.”
Budaya birokrasi kini lebih sibuk pamer piagam daripada melayani publik. Rakyat tetap menderita karena prosedur amburadul, sementara prestasi formal hanya jadi hiasan dinding.
Dugaan permainan anggaran dan proyek culas memberi lampu hijau bagi pejabat nakal. Mandat rakyat bukan formalitas; ini alat menegakkan akuntabilitas. Jika pimpinan takut bertindak, publik menilai ada permainan di balik layar.
Bola panas kini ada di tangan Bupati. Publik menuntut langkah tegas: bersihkan pejabat abai, tegur yang melenceng, dan tegakkan budaya pelayanan. Janji manis tanpa tindakan nyata hanya menambah frustrasi warga.
Jika Bupati diam, rakyat menilai sendiri. Jangan salahkan publik bila menilai Kabupaten Tangerang hanya panggung drama: piagam di dinding tidak bisa menutupi arogansi birokrasi dan ketidakadilan yang membusuk bertahun-tahun.
REDAKSI | OIM
