Mantv7.id | Kabupaten Tangerang – Penjelasan bahwa dalam pemberitaan publik disebut-sebut pertemuan antara camat dengan sejumlah tokoh awal September lalu menyatakan pertemuan tersebut hanyalah seremonial belaka bahkan ada yang menilainya sekadar panggung sandiwara, hambar, tanpa solusi, dan sekadar menggugurkan kewajiban. Narasi pemberitaan terkesan seperti menyerang figur camat kresek, tak mendasar tak terarah. Namun analisa redaksi menunjukkan hal ini perlu dibaca lebih jernih. Kondisi di lapangan justru bertolak belakang, sebab Camat Eka baru saja sertijab dan masih berada dalam masa transisi. Beban persoalan yang diwariskan dari kepemimpinan lama otomatis menumpuk di mejanya, sementara mesin birokrasi di bawah payung kecamatan dengan berbagai bidang, bagian, dan seksi yang punya tupoksi masing-masing tidak serta-merta langsung bergerak serempak.
Bukan rahasia lagi, sinyalemen proyek betonisasi asal jadi masih bergema. Ada yang menyebut kualitasnya patut dipertanyakan, sekadar formalitas proyek tanpa hati. Program sosial seperti RTLH pun dituding tidak tepat sasaran. Alih-alih menyentuh rakyat miskin, justru sering mampir ke kantong orang yang “cukup mampu”. Publik pun geram: ini urusan perut warga kecil, bukan sekadar coretan laporan tahunan.
Tapi mari jujur, persoalan ini bukan lahir kemarin sore. Warisan dari camat lama, masih segar terasa: pekerjaan rumah menumpuk, pelayanan publik lamban, program sosial macet, dan pembangunan yang seperti jalan di tempat. Semua kekusutan itu kini jatuh ke tangan camat baru, Eka Pathusidik, yang baru seumur jagung duduk di kursi.
Logo YLPK PERARI (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri) Tidak akan ada perdamaian tanpa adanya keadilan. (Foto: Mantv7.id)
Aktivis sosial dan lingkungan, Dedi, yang juga Humas DPD YLPK PERARI, mengingatkan bahwa kritik harus tajam tapi tetap proporsional. “Kontrol sosial dari masyarakat itu wajib, bahkan harus terus digelorakan. Tapi kritik jangan sampai bergeser jadi penghakiman sepihak. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap dugaan dan keluhan warga ditindaklanjuti serius oleh pemerintah kecamatan,” ujarnya menekankan.
Sejak dilantik 26 Juli 2025, Eka seolah disambut badai. Baru menghela napas, sudah disibukkan dengan seremoni HUT RI di Agustus. Energi aparatur terkuras untuk hura-hura upacara, sementara masalah rakyat tetap antre di belakang. Belum kelar, 25 Agustus, pelajar turun ke jalan berdemo. Stabilitas wilayah goyah, dan lagi-lagi pembangunan masuk kotak.
Hasil analisa redaksi, diperkuat konfirmasi ke sejumlah pihak, memperlihatkan bahwa kelalaian memang nyata. Warisan bobrok dari masa lalu bukan kabar angin, tapi fakta di lapangan. Jalan berlubang, betonisasi seadanya, hingga program sosial yang tak jelas juntrungannya. Semua ini bukan hanya kesalahan figur, melainkan kesalahan sistem yang bernama institusi Kecamatan Kresek.
Kami catat, ada upaya perbaikan internal. Namun publik tak lagi tertarik mendengar kata “akan” atau “segera”. Warga sudah kenyang dengan janji. Yang dibutuhkan nyata: kerja di lapangan, transparansi, dan hasil yang bisa dirasakan. Kalau hanya sekadar rapat, seremonial, dan jargon, lebih baik simpan saja di meja kantor.
Redaksi Mantv7.id perlu menegaskan: kritik tajam kami tetap diarahkan pada temuan-temuan di Kecamatan Kresek. Namun, ini bukan serangan ke personal camat baru. Eka masih masa transisi. Di bawah naungan kecamatan ada bidang, bagian, dan seksi dengan tugas pokok masing-masing. Kalau ada kelalaian, maka seluruh institusi kecamatanlah yang harus menanggung, bukan hanya satu figur.
Sebagai media, kami percaya kritik harus cerdas. Tidak asal gebuk, tapi juga tidak boleh tumpul. Kami menganalisa situasi, membaca arah, dan menajamkan temuan. Sebab kritik tanpa analisa hanya melahirkan keributan kosong, sementara kontrol sosial harus jadi cambuk perbaikan.
Warga jelas tak butuh janji manis. Mereka ingin bukti. Mereka ingin jalan yang bisa dilalui, rumah layak huni yang benar-benar jatuh ke tangan miskin, pelayanan publik yang cepat dan manusiawi. Semua itu ada di meja kecamatan. Kalau dibiarkan, kepercayaan akan hancur, dan pemerintah lokal hanya jadi bahan tertawaan.
Kini bola panas ada di tangan Kecamatan Kresek. Masyarakat bertanya: apakah rantai kelalaian berani diputus, atau biarkan saja jadi tradisi busuk turun-temurun? Satu hal pasti: warga Kresek sudah muak dengan janji basi. Mereka hanya menunggu satu hal – kerja nyata, transparan, dan tegas.
REDAKSI | Mantv7.id
