Mantv7.id | Jakarta – Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang makin tercekik, pemerintah kembali melahirkan kebijakan yang bikin geleng-geleng kepala sekaligus geram: mengimpor sapi dari Brasil dengan skema utang, lewat BUMN PT Berdikari. Langkah ini langsung menuai gelombang kritik. Pasalnya, utang negara sudah menembus Rp8.200 triliun, sementara kebutuhan konsumsi daging nasional pun belum menyentuh rakyat kelas bawah secara merata. Pemerintah kerap berkoar soal “ketahanan dan kedaulatan pangan”. Tapi realita di lapangan justru memperlihatkan hal sebaliknya. Peternak lokal sekarat tanpa subsidi, tanpa akses distribusi, tanpa insentif jelas. Lalu tiba-tiba negara lebih memilih belanja sapi dari luar negeri pakai utang pula.
Lalu pertanyaannya: untuk siapa sebenarnya sapi-sapi ini diimpor?
“Ini bisa dianggap bentuk pengabaian terhadap potensi bangsa sendiri. Peternak lokal dijadikan penonton, sementara duit rakyat justru dialirkan ke luar negeri. Di mana rasa nasionalismenya?” tegas seorang pengamat kebijakan pangan.
Tak sedikit pula pihak yang mencium aroma dugaan kepentingan tersembunyi di balik proyek ini. Dengan anggaran jumbo dan penunjukan langsung kepada perusahaan lokal, muncul tanda tanya besar: Siapa penyuplai sapi? Siapa direksi Berdikari? Apakah ada afiliasi politik dengan elite atau partai tertentu?
“Ini perlu diaudit terbuka. Jika ini proyek rente menjelang tahun politik 2029, maka publik berhak tahu sejak sekarang,” ujar seorang aktivis antikorupsi.
Apalagi, impor dilakukan saat nilai tukar rupiah tertekan terhadap dolar AS, sehingga risiko bunga utang semakin besar. Lagi-lagi, rakyat yang akan menanggung cicilan tak langsung itu.
Sementara itu, data BPS menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia tidak mengonsumsi daging secara rutin. Maka publik kembali bertanya: Sapi ini untuk siapa? Untuk rakyat atau kalangan elite?
“Kalau ujung-ujungnya daging impor cuma masuk restoran dan hotel, ini bukan solusi pangan, tapi subsidi diam-diam bagi kalangan atas,” kata seorang pengamat kebijakan publik.
Pengamat hukum Donny Putra T, S.H., dari Law Firm Hefi Sanjaya & Partners. (Foto: Mantv7.id)
Donny Putra T., S.H., pengamat hukum dari Law Firm Hefi Sanjaya & Partners, mengingatkan bahwa kebijakan publik yang lalai terhadap kepentingan rakyat bisa masuk ranah hukum.
“Jika ada penyalahgunaan kewenangan atau pengabaian prinsip kehati-hatian, ini bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum. ASN tak bisa berlindung di balik dalih prosedur administratif belaka,” tegas Donny.
Dari sisi kesehatan, sapi dari Brasil disebut berpotensi membawa penyakit seperti PMK dan zoonosis. Jika pengawasan dan karantina longgar, rakyat bisa menjadi korban dari ketergesaan kebijakan ini.
Solihin wakil ketua DPD YLPK PERARI Banten. (Foto: Mantv7.id)
Ustadz Ahmad Rustam, aktivis kerohanian dan sosial, menyentil sisi moralitasnya: “Mengutang demi impor, sementara peternak lokal dibiarkan miskin, adalah bentuk kezaliman struktural. Dalam Islam, pemimpin yang berbuat zalim akan menarik murka dan mencabut keberkahan dari negerinya.”
Gambar Logo YLPK PERARI (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri). (Foto: Mantv7.id)
Buyung E., aktivis sosial-lingkungan Kabupaten Tangerang dan Humas DPD YLPK PERARI Banten, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap potensi rakyat sendiri. “Negara bukan tidak mampu, tapi tidak mau percaya pada rakyatnya sendiri. Ini pembunuhan ekonomi terhadap peternak lokal. Rakyat tidak butuh sapi dari Brasil, rakyat butuh keberpihakan.”
Rakyat Berhak Tahu dan Menuntut Transparansi:
1. Siapa saja yang terlibat dalam proyek impor sapi ini?
2. Berapa nilai utangnya dan ke mana dana itu mengalir?
3. Kenapa bukan peternak lokal yang diberdayakan secara nasional?
Jika DPR, BPK, dan KPK memilih diam, maka media dan masyarakat sipil wajib bersuara lantang. Dalam negara berdaulat, daging bukan hasil utang, tapi hasil keringat rakyatnya sendiri.
REDAKSI | Mantv7.id
