Menu

Dark Mode
Sampah Bisa Dipungut, Tapi Mental Pencitraan Sulit Dibersihkan: Jalan Raya dan Fly Over Jadi TPS, UPTD 2 DLHK Balaraja Harus Hadir Sebelum Kamera Menyorot Banjir di Dusun Suka Damai: Musibah Alam atau Musibah Akal Sehat? LMPI Sukamulya Gelar Santunan Anak Yatim di Tengah Deklarasi Struktur Baru: Wujud Nyata Kepedulian, Bukan Sekadar Seremoni Jangan Seret Nama Masjid untuk Menutupi Aib Lama Exs Terminal Sentiong: Bangkitkan Kejujuran, Bukan Provokasi Demi Kepentingan Tuan Dalang Camat Jambe Jual Mimpi Tol & Kereta, Tapi Bungkam Saat Warga Tanya Proyek Paving Rp149 Juta: Aktivis Dan YPPK PERARI Desak BPK Dan Inspektorat Turun Tangan Serta Audit Semuanya Dibayar Murah, Tanpa Kontrak, Lalu Kesurupan Massal: Buruh Tumbang, PT Marta Berdikari Nusantara Bungkam, Pemerintah Cuma Diam

Daerah

Sampah Bisa Dipungut, Tapi Mental Pencitraan Sulit Dibersihkan: Jalan Raya dan Fly Over Jadi TPS, UPTD 2 DLHK Balaraja Harus Hadir Sebelum Kamera Menyorot

badge-check


					Kolase foto titik-titik sampah menumpuk di Jalan Raya Serang-Balaraja. (Foto: IST. Mantv7.id) Perbesar

Kolase foto titik-titik sampah menumpuk di Jalan Raya Serang-Balaraja. (Foto: IST. Mantv7.id)

Mantv7.id | Kabupaten Tangerang — Sampah tak bisa disulap bersih lewat kamera. Di berbagai sudut Kecamatan Balaraja dan Jayanti, kenyataan bicara lantang: fly over berubah jadi TPS, bahu jalan jadi tempat buang sampah, dan pemandangan kumuh makin akrab di depan mata. Masyarakat bertanya, sudah berapa lama ini dibiarkan? Hari ini, 6 Juli 2025, tujuh armada dan satu alat berat dikerahkan untuk membersihkan kawasan Pasar Sentiong yang sejatinya sudah dibongkar sejak 4 Juni lalu. Langkah ini memang layak diapresiasi, tapi publik tetap mencatat: ini bukan kali pertama UPTD “tancap gas” setelah viral. Bukan soal banyaknya armada, tapi soal absennya sistem yang konsisten dan proaktif.

“Sudah berapa kali surat edaran diteken? Berapa SK pengawas dikeluarkan? Tapi TPS liar masih tetap tumbuh. Ini bukan hanya soal masyarakat, tapi juga lemahnya sistem pengawasan,” tegas Buyung E., Humas YLPK PERARI DPD Banten.

Foto Buyung, Humas DPD YLPK PERARI Banten. (Foto: IST. Mantv7.id)

Menurutnya, keberadaan UPTD 2 DLHK Balaraja bukan untuk tampil saat kamera menyorot, melainkan hadir sebelum masalah membusuk. “Kalau baru bergerak setelah viral, itu bukan pelayanan publik, tapi panggung pencitraan. Pemerintah harus bekerja karena tanggung jawab, bukan karena sorotan,” ujarnya.

Sorotan senada datang dari Ustad Ahmad Rustam, aktivis Kerohanian dan sosial. Ia menyayangkan lemahnya sistem kebersihan di wilayah yang mayoritas warganya muslim. “Kebersihan itu bagian dari iman. Jika pemerintah membiarkan tumpukan sampah begitu saja, itu sama saja dengan menyingkirkan nilai iman dari ruang publik,” katanya tegas.

Foto aktivis kerohanian Kabupaten Tangerang asal Balaraja, Ustad Ahmad Rustam. (Foto: Mantv7.id)

Ia menambahkan, tanggung jawab lingkungan bukan sekadar formalitas jabatan, tapi cermin akhlak. “Jangan jadikan jabatan sebagai alasan untuk diam. Mereka digaji oleh rakyat, maka wajib turun tangan sebelum rakyat jengah dan bertindak sendiri,” ujarnya.

Warga pun mulai angkat suara. JN, karyawan pabrik sepatu di kawasan Adis Balaraja, menyebut bahwa sampah di pinggir jalan arah Cangkudu menimbulkan bau menyengat tiap pagi. “Kalau jalan kaki ke halte, harus tutup hidung. Sudah bertahun-tahun begitu,” ucapnya.

Kolase foto titik sampah di Fly Over Balaraja. (Foto: Mantv7.id)

NR, karyawan toko di bawah Fly Over Balaraja, mengaku sudah biasa melihat truk parkir dan warga membuang sampah sembarangan. “Kadang buangnya malam-malam, jadi numpuk. Kalau nggak viral, ya nggak ada yang bersihin,” katanya.

Masyarakat mulai jenuh dengan pola kerja yang berulang: surat diteken, SK keluar, lalu hilang tanpa tindak lanjut. Pertanyaannya: di mana para pengawas itu sekarang? Fly Over Balaraja, Jalan Raya Serang hingga Gembong penuh titik TPS liar. Jalan Baru Sentiong pun tak kalah semrawut. Sayangnya, seolah tak ada yang merasa perlu hadir secara nyata.

Jika UPTD 2 DLHK Balaraja serius ingin memperbaiki, maka perbaikannya harus dimulai dari dasar: pemetaan titik rawan, rotasi armada yang rutin, patroli terjadwal, dan penindakan tegas bagi pelanggar. Semua itu bisa dilakukan, jika ada niat dan keberanian birokrasi.

Kolase foto logo YLPK-PERARI & MANtv7. (Foto: MANtv7.id)

Mantv7.id dan YLPK PERARI mengingatkan: tanggung jawab publik bukan sekadar ada di spanduk dan baliho, tapi hadir dalam kerja nyata yang dirasakan masyarakat. Jika terlalu sibuk menjaga citra, maka rakyat akan terus hidup dalam realita yang kotor baik secara harfiah maupun birokratis.

REDAKSI | OIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Banjir di Dusun Suka Damai: Musibah Alam atau Musibah Akal Sehat?

6 July 2025 - 07:53 WIB

LMPI Sukamulya Gelar Santunan Anak Yatim di Tengah Deklarasi Struktur Baru: Wujud Nyata Kepedulian, Bukan Sekadar Seremoni

6 July 2025 - 05:42 WIB

Jangan Seret Nama Masjid untuk Menutupi Aib Lama Exs Terminal Sentiong: Bangkitkan Kejujuran, Bukan Provokasi Demi Kepentingan Tuan Dalang

6 July 2025 - 03:45 WIB

Camat Jambe Jual Mimpi Tol & Kereta, Tapi Bungkam Saat Warga Tanya Proyek Paving Rp149 Juta: Aktivis Dan YPPK PERARI Desak BPK Dan Inspektorat Turun Tangan Serta Audit Semuanya

5 July 2025 - 11:44 WIB

Dibayar Murah, Tanpa Kontrak, Lalu Kesurupan Massal: Buruh Tumbang, PT Marta Berdikari Nusantara Bungkam, Pemerintah Cuma Diam

5 July 2025 - 10:33 WIB

Trending on Daerah