Mantv7.id | Kabupaten Tangerang – Kalau proyek lama saja masih mangkrak, kok berani-beraninya bikin proyek baru? Dugaan proyek pembangunan sarana climbing di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Balaraja ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Tidak ada papan proyek, pengawasan nihil, K3 diabaikan, dan pekerja lapangan bahkan mengaku tak tahu siapa penanggung jawabnya. Yang bikin rakyat muak bukan tiangnya yang berdiri, tapi mental pejabatnya yang seolah sudah mati rasa. Dinas Perkim, Bidang Pertamanan dan Penataan RTH, Seksi Pengawasan, Inspektorat Kabupaten Tangerang, Camat Balaraja, hingga perangkat Desa Balaraja semua punya tupoksi. Tapi kerja mereka benarkah mengawasi, atau hanya pandai bersandar di kursi empuk sambil menunggu gajian tiap bulan?
Kolase foto Publik mencium dugaan permainan dalam pengadaan besi rangka dan besi beton pada proyek sarana climbing RTH Balaraja. (Foto: Mantv7.id)
Publik mencium dugaan permainan dalam pengadaan besi rangka dan besi beton pada proyek sarana climbing RTH Balaraja. Material terkesan asal-asalan dan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, memunculkan kecurigaan adanya mark up harga atau pengurangan kualitas. Jika benar, ini bukan sekadar kelalaian, tapi indikasi kuat permainan anggaran yang harus segera diselidiki PPTK, PPK, Bidang Pertamanan, Inspektorat, hingga APIP.
Kabid Advokasi dan Sosial DPD YLPK PERARI, Donny Putra. T, S.H, mengecam keras.
Foto Donny Putra T. S.H., aktivis Sosial – Lingkungan juga selaku Kabid advokasi di DPD YLPK PERARI Banten (Foto: Mantv7.id)
“Perpres 16/2018 mewajibkan transparansi. Kalau APIP dan Inspektorat tutup mata, itu pembiaran. Dan pembiaran dalam hukum administrasi artinya turut bertanggung jawab. Jangan pernah lupa, pejabat itu digaji dari pajak rakyat, bukan dikasih langsung dari langit,” tegasnya.
Senada, aktivis sosial Buyung E. melempar kritik tajam.
Foto Buyung, aktivis lingkungan dan sosial. (Foto: IST. Mantv7.id)
“Bangga pakai seragam dinas tapi kerja cuma pura-pura sibuk? Kalian itu pejabat, bukan patung di kantor. Amanah itu berat, jangan jadikan jabatan sebagai mainan. Kalau proyek gelap seperti ini dibiarkan, itu pengkhianatan pada rakyat, dan pengkhianat selalu berakhir buruk.”
Semua Punya Tupoksi Jangan pura-pura Lupa!
Publik mendesak: Dinas Perkim, Bappeda, BPKAD, Bidang Pertamanan, Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, PPTK, PPK, APIP, Inspektorat, Camat Balaraja, Seksi Ekbang Kecamatan, hingga aparat desa semuanya bertanggung jawab. Jangan sampai rakyat justru berbisik, “Jangan-jangan ini proyek titipan untuk bagi-bagi kue anggaran?”
PPNS, Kejaksaan Negeri, dan Polres Tangerang tidak boleh hanya jadi penonton. Kalau ada indikasi penyimpangan, audit harus segera dilakukan. Rakyat sudah bosan dengan janji mereka butuh tindakan nyata.
Harapan juga disematkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang. Turun langsung, audit, dan bersihkan oknum pejabat malas. Jangan biarkan rakyat berpikir Bupati pun ikut membiarkan. Jangan hanya percaya laporan ABS (Asal Bapak Senang), karena kebenaran tidak selalu manis.
DPRD Kabupaten Tangerang, khususnya Komisi III, juga disorot. Fungsi pengawasan dewan itu wajib dijalankan. Kalau hanya tepuk tangan di rapat paripurna, lebih baik mundur. Jangan makan gaji buta dari pajak rakyat.
RTH lama saja belum selesai, tapi sudah muncul proyek baru. Tumpang tindih anggaran dan potensi kerugian negara semakin nyata. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal kepercayaan rakyat yang terus dikikis habis oleh kelalaian pejabatnya.
Logo YLPK PERARI (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri) Tidak akan ada perdamaian tanpa adanya keadilan. (Foto: Mantv7.id)
YLPK PERARI menegaskan komitmennya.
“Kami membuka Hotline Pengaduan Publik di 0852-1817-4447 untuk masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyimpangan, keluhan, atau ketidakadilan pelayanan publik. Semua laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai hukum, dengan jaminan kerahasiaan pelapor. Suara rakyat harus didengar,” ujar Donny.
Warga berharap Kabupaten Tangerang benar-benar Gemilang, bukan hanya gemerlap jargon. Tidak ada kemajuan tanpa keberanian membongkar kebusukan yang ditutup rapi.
Dan untuk para pejabat yang masih nyaman bersantai di ruangan ber-AC, ingat ini baik-baik: kalian digaji dari pajak rakyat. Kalau tak bisa bekerja jujur dan amanah, mundurlah sebelum jabatan menyeret kalian ke meja hijau… atau ke pengadilan yang lebih tinggi pengadilan akhirat.
REDAKSI | OIM
