Mantv7.id | Kabupaten Tangerang – Beginikah wajah proyek miliaran rupiah di Kabupaten Tangerang? RTH Kecamatan Kemiri, yang menghabiskan Rp 2,4 miliar dari APBD 2025, justru menyajikan pemandangan memalukan. Pekerja berkeliaran tanpa helm, tanpa sepatu safety, seperti sedang kerja bakti kampung. Uang rakyat mengalir deras, tapi keselamatan rakyat yang bekerja seperti tak dihitung. Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang seolah hanya jago di atas kertas. Pengawasan yang semestinya ketat malah seperti formalitas: tanda tangan, laporan, selesai. Kalau hanya begitu caranya, untuk apa mereka dibayar? Pejabatnya kerja sungguhan atau cuma makan gaji buta sambil duduk manis di kantor ber-AC?
Lebih parah lagi, pengawas eksternal yang konon digaji untuk mengontrol kualitas proyek juga patut dipertanyakan. Mata mereka seperti tak pernah melihat lapangan. Jangan-jangan yang mereka awasi hanya rapat seremonial, bukan fakta nyata di lokasi. Kalau begini terus, buat apa ada istilah pengawasan eksternal kalau kerjanya cuma tepuk tangan di acara serah terima proyek?
Di lokasi proyek, pekerja benar-benar seperti dibiarkan nasibnya. Tak ada helm, tak ada rompi, tak ada sepatu pengaman. Kalau nanti ada yang celaka, siapa yang akan bertanggung jawab? Kontraktor? Dinas? Atau lagi-lagi hanya keluarga korban yang disuruh tabah dengan amplop belasungkawa?
Salah seorang aktivis, Samsudin mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. “ Ketika saya berada dilokasi proyek RTH ini, banyak pekerja yang tidak pakai helm atau sepatu pelindung, Kalau terjadi kecelakaan siapa yang bertanggung jawab? Seharusnya pihak kontraktor lebih memperhatikan keselamatan pekerjanya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LSM WAR Deni Herawan,SE, menilai pengabaian K3 dalam proyek pemerintah adalah pelanggaran serius. “Proyek yang dibiayai APBD harusnya menjadi contoh penerapan K3, bukan malah diabaikan. Kami mendesak Dinas terkait segera melakukan pengawasan dan memberikan teguran kepada kontraktor pelaksana,” tegasnya.
Foto Donny Putra T. S.H., aktivis Sosial – Lingkungan juga selaku Kabid advokasi di DPD YLPK PERARI Banten (Foto: Mantv7.id)
Donny Putra T., S.H., Kabid Advokasi Hukum dan Sosial YLPK PERARI DPD Banten, bicara dengan nada tegas. “Ini pelanggaran serius. UU No.1 Tahun 1970 dan Permen PUPR No.10/PRT/M/2021 mewajibkan K3. Kalau ada korban, kontraktor bisa dipidana, dan DTRB tak bisa sembunyi. Jangan pura-pura lupa, mereka itu digaji dari uang rakyat untuk mengawasi, bukan untuk duduk santai,” sindirnya.
Logo YLPK PERARI (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri) Tidak akan ada perdamaian tanpa adanya keadilan. (Foto: Mantv7.id)
Sementara itu, Acong, perwakilan CV. ATAKI, lebih memilih diam. Tak ada satu pun klarifikasi meski diminta. Diam ini justru bikin publik makin yakin, ada yang disembunyikan. Kalau proyek bersih, kenapa takut bicara? Atau memang takut boroknya tercium?
ASN pengawas lapangan DTRB juga tak bisa lari dari sorotan. Mereka rutin terima gaji tiap bulan, tapi hasil kerjanya apa? Pengawasan nihil, K3 diabaikan. Kalau begini caranya, untuk apa mereka dipertahankan? Atau jangan-jangan lebih cocok diberi papan nama “pengawas tidur”?
Camat dan kepala desa setempat juga pantas ditegur. Proyek sebesar ini berdiri di wilayah mereka, tapi seolah tak ada yang peduli. Nanti kalau sudah jadi, pasti mereka datang meresmikan dengan senyum lebar, foto-foto, dan mengklaim keberhasilan. Padahal saat pekerja mempertaruhkan nyawa, mereka tak pernah muncul.
Bupati dan Wakil Bupati Tangerang harus turun tangan, kalau benar serius dengan jargon pro-rakyat. Bongkar pejabat-pejabat yang hanya makan gaji buta! Mulai dari DTRB, bagian pengawasan lapangan, seksi terkait, hingga pengawas eksternal. Kalau dibiarkan, nama baik bupati dan wakilnya ikut rusak hanya gara-gara pejabat malas kerja.
Secara hukum, ini bukan sekadar kesalahan teknis. Abai K3 adalah pelanggaran hukum yang bisa berujung pidana. UU No.1 Tahun 1970 dan Permen PUPR No.10/PRT/M/2021 jelas mengikat. Jangan tunggu ada korban dulu baru semua pejabat pura-pura sibuk cari alibi.
Foto aktivis kerohanian Kabupaten Tangerang asal Balaraja, Ustad Ahmad Rustam. (Foto: Mantv7.id)
Ustad Ahmad Rustam menegaskan dalam bahasa religi yang menohok. “Setiap proyek adalah amanah. Rasulullah SAW bersabda, ‘Barang siapa menipu kami, bukan dari golongan kami.’ Mengabaikan keselamatan pekerja sama saja menipu amanah rakyat. Itu kezhaliman. Dan kezhaliman adalah kegelapan di hari kiamat,” ujarnya tajam.
Pada akhirnya, pembangunan tak diukur dari indahnya taman, tapi dari seberapa besar pemerintah memanusiakan pekerjanya. Kalau Bupati dan Wakil Bupati benar peduli rakyat, bersihkan pejabat malas yang hanya menghabiskan APBD tanpa pengawasan nyata.
RTH yang dibangun dengan mengabaikan nyawa, hanyalah monumen hijau penuh dosa birokrasi.
REDAKSI | OIM
