Mantv7.id | Tangerang — Sorotan tajam kembali mengarah ke Kecamatan Jambe. Kali ini datang dari aktivis sekaligus Pimpinan Umum CDB TV, Nurdin Ustawijaya, yang mengkritisi sikap bungkam Camat Jambe, H. Chaidir, S.Sos., M.Si., terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan paving blok RW 02 Desa Sukamanah. Proyek senilai Rp 149 juta lebih tersebut berasal dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Menurut Nurdin, diamnya Camat Jambe atas dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek tersebut bisa diartikan sebagai bentuk pembiaran dan indikasi keberpihakan terhadap rekanan pelaksana. Ia mempertanyakan, apakah ini bentuk keberpihakan yang disengaja? Dan apakah dugaan kecurangan ini akan terus dibiarkan?
“Minimnya respon dari Camat Jambe atas temuan di lapangan semakin memperkuat dugaan bahwa ada pembiaran. Padahal, sebagai kuasa pengguna anggaran, beliau wajib memberikan klarifikasi dan penjelasan ke publik,” ujar Nurdin kepada wartawan, Jumat (4/7).
Upaya konfirmasi dari awak media telah dilakukan sejak awal mencuatnya dugaan ini, baik melalui pesan WhatsApp maupun kunjungan langsung ke kantor Kecamatan. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun klarifikasi resmi dari Camat Jambe, H. Chaidir.
Nurdin menegaskan, pemimpin wilayah seharusnya responsif dan komunikatif, apalagi jika informasi yang berkembang menyangkut penggunaan uang negara. “Jangan sampai kesan publik adalah bahwa Camat mendiamkan potensi kebocoran anggaran. Sebab, tanggung jawab beliau bukan hanya administratif, tapi juga moral,” tandasnya.
Kolase foto papan proyek dan kondisi pekerjaan paving blok. (Foto: Mantv7.id)
Ia juga mengingatkan bahwa proyek paving blok RW 02 Sukamanah itu bukan proyek kecil. Dengan nilai anggaran yang besar, maka pertanggungjawaban teknis dan kualitas pekerjaan seharusnya menjadi prioritas, termasuk transparansi soal ukuran dan spesifikasi fisik.
Investigasi media menemukan sejumlah kejanggalan. Pada papan proyek tertulis panjang 177 meter dengan lebar 2 meter. Namun hasil pengukuran langsung di lapangan menunjukkan lebar jalan hanya 178 cm. Setelah ditambah masing-masing kasteen 10 cm di sisi kiri dan kanan, total lebar jalan hanya 198 cm
menyisakan selisih 2 cm dari yang seharusnya.
Selain itu, ketebalan dan sebaran agregat (base course dan abu batu) pun diragukan. Warga sekitar menyebut hanya satu mobil base course dan dua mobil abu batu yang diturunkan ke lokasi. “Waktu itu base course-nya cuma satu mobil, dan abu batu dua mobil saja,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Dalam standar umum proyek paving blok, ketebalan agregat dan abu batu masing-masing minimal 5 cm. Jika yang terjadi di lapangan lebih tipis, maka diduga kuat telah terjadi pengurangan volume material, yang bisa berdampak pada kekuatan jalan dan potensi kerugian negara.
Lebih lanjut, Nurdin meminta kepada Inspektorat Kabupaten Tangerang agar segera menurunkan tim audit. “Kalau Camatnya masih membisu, maka sudah selayaknya lembaga pengawas seperti Inspektorat dan bahkan BPK turun tangan. Kami siap menyampaikan aduan resmi jika tidak ada langkah perbaikan dalam waktu dekat,” tegasnya.
Logo YLPK PERARI (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri) Tidak akan ada perdamaian tanpa adanya keadilan. (Foto: Mantv7.id)
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPD YLPK PERARI Provinsi Banten, Zarkasih, juga angkat bicara. Ia menilai bahwa sikap diam Camat Jambe dalam isu dugaan penyimpangan proyek adalah bentuk kelalaian dalam pengawasan anggaran daerah.
“Ini bukan soal paving blok semata, ini menyangkut integritas dan tanggung jawab publik seorang camat. Ketika kepala wilayah memilih diam, maka secara tidak langsung dia telah melepas kontrol pengawasan yang seharusnya menjadi tugas utamanya,” ujar Zarkasih.
Foto Zarkasih yang dikenal dengan Rizal, Ketua DPD YLPK-PERARI Provinsi Banten
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mendampingi masyarakat jika ingin melaporkan dugaan kebocoran anggaran ini ke lembaga audit dan penegak hukum. “Jika ditemukan adanya potensi kerugian keuangan negara, kami siap mendorong agar proses hukum berjalan. Jangan sampai praktik-praktik seperti ini menjadi budaya di lapangan pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Sampai berita ini ditayangkan, Camat Jambe tetap tidak memberikan pernyataan resmi, sementara pihak kontraktor pelaksana pun belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai tanggapan.
Kasus ini menjadi cerminan penting bahwa keterbukaan informasi publik dan transparansi anggaran harus ditegakkan di semua lini birokrasi. Ketika kepala wilayah memilih diam, maka publik berhak curiga dan aparat pengawas wajib turun tangan.
Transparansi bukan sekadar kewajiban, tapi fondasi kepercayaan publik. Ketika pemegang anggaran memilih diam di tengah sorotan dugaan penyimpangan, maka sudah sepatutnya masyarakat bersuara, lembaga pengawas bertindak, dan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Sebab, pembangunan yang benar bukan hanya soal jalan yang dibangun, tapi juga kejujuran yang ditegakkan.
REDAKSI | Mantv.id
