Mantv7.id | Kabupaten Tangerang – Proyek pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Renged RT 001 RW 001, Desa Renged, Kecamatan Kresek, disorot tajam oleh publik. Dugaan pekerjaan asal-asalan tanpa pengawasan dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim) mencuat ke permukaan. Proyek bernomor 55.2/020.p/SPK-DPPP/2025, tertanggal 03 Juni 2025, dengan volume 48,50 meter dan nilai kontrak Rp119 juta, dikerjakan selama 30 hari kalender oleh CV ZIA RIZKI BAHARI.
Pantauan di lapangan menunjukkan pekerjaan tampak dikerjakan tanpa standar teknis. Penggalian tanah untuk pondasi disebut-sebut tidak dilengkapi struktur cakar ayam dan hanya menggunakan besi tipis (disebut “besi selup”) yang diduga tidak sesuai spek. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran proyek tidak akan bertahan lama.
Foto pantauan di lapangan menunjukkan pekerjaan tampak dikerjakan tanpa standar teknis. (Foto: Mantv7.id)
“Pekerjaannya asal gali, tidak pakai cakar ayam. Besinya juga kecil seperti besi 10 banci. Bahkan para pekerja tidak memakai alat keselamatan kerja. Kami menduga tidak ada pengawas dan PPTK dari dinas,” ungkap Kepala Divisi Investigasi dan Analisa LSM APKAN-RI DPW Banten, saat meninjau lokasi, Selasa (24/06/2025).
Beliau juga menyayangkan jika benar ada pembiaran dari pihak dinas demi keuntungan sepihak. “Ini proyek rakyat, pakai uang negara. Tapi seolah-olah tidak diawasi dan pelaksana seperti dibiarkan kerja sesuka hati. Sangat disayangkan,” tambahnya.
Foto Pekerjaannya asal gali, tidak pakai cakar ayam. Besinya juga kecil seperti besi 10 banci. Bahkan para pekerja tidak memakai alat keselamatan kerja. (Foto: Mantv7.id)
Sementara itu, Kartusi, Kabidkam DPP Perkumpulan Trisula Bakti Nusantara, turut menyuarakan kekecewaan. Ia menegaskan bahwa peran pengawasan dari dinas sangat penting agar kualitas proyek bisa dipertanggungjawabkan.
“Harusnya pihak dinas Perkim turun ke lapangan. Kalau ada kejanggalan, bisa langsung ditegur. Ini malah seperti tak bertuan. Proyek dikerjakan, tapi tidak ada yang awasi,” tegas Kartusi.
Seorang pekerja yang ditemui di lokasi malah melempar tanggung jawab, “Ini proyeknya Paris, ketua Katar. Hubungi aja orangnya,” ujar sang pekerja dengan nada lepas tanggung jawab. Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, Faris, yang disebut sebagai pelaksana, hanya menjawab singkat, “Kontak Nedi aja, bro,” tulisnya tanpa memberikan kejelasan.
Sampai berita ini diturunkan, pihak pengawas dari Dinas Perkim Kabupaten Tangerang belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi atas dugaan kelalaian tersebut.
Proyek-proyek seperti ini semestinya menjadi cerminan tanggung jawab moral dan administrasi. Namun jika pengawasan dibiarkan longgar, maka kerugian tidak hanya pada kualitas bangunan, tapi juga pada kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
(Tim Redaksi)
