Mantv7.id | Kabupaten Tangerang – Baru saja menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan megah di Masjid Agung Al-Amjad, Kamis (11/9/2025). Bupati Moch. Maesyal Rasyid dalam sambutannya mengajak masyarakat meneladani akhlak Rasulullah, hidup sederhana, jujur, dan berbuat adil. Ribuan warga hadir, penuh syahdu dan khidmat. Seruan moral tentang kepemimpinan yang amanah dan mengutamakan kepentingan rakyat berkali-kali digaungkan. Semua terasa manis di telinga dan hangat di hati. Namun beberapa hari sebelum acara sakral itu, publik dikejutkan dengan kabar buram dari Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang. Bukan soal pembangunan, melainkan isu dugaan bagi-bagi uang kepada sejumlah oknum.
Praktik itu disebut-sebut terkait proyek yang semestinya dikelola dengan asas transparansi dan keadilan. Alih-alih jadi motor pelayanan, dinas ini justru diguncang isu jual beli proyek yang mencoreng akhlak birokrasi.
Tak berhenti di sana. beberapa jam setelah acara sakral itu, Seorang wartawan media Gakorpan diduga mendapat perlakuan kasar dari oknum security saat bertugas di kantor Perkim. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana letak penghormatan pada profesi pers yang dijamin UU?
Kontrasnya begitu mencolok. Di panggung Maulid, pejabat bicara soal kejujuran dan amanah. Di kantor Perkim, publik justru mendengar kabar dugaan permainan uang dan intimidasi terhadap wartawan.
Foto Ustad Ahmad Rustam aktivis kerohanian dan sosial Kabupaten Tangerang. (Foto: Mantv7.id)
Ustad Ahmad Rustam dari YLPK PERARI DPD Banten menilai situasi ini sebagai paradoks. “Kalau benar ada bagi-bagi uang dan kekerasan pada wartawan, berarti pesan akhlak Nabi hanya jadi hiasan bibir. Di panggung bicara moral, di balik meja lupa tanggung jawab,” tegasnya.
Foto Donny Putra T. S.H., aktivis Sosial – Lingkungan juga selaku pengurus Law Firm Hefi Sanjaya And Partners. (Foto: Mantv7.id)
Lawyer muda, Donny Putra T, S.H. dari Law Firm Hefi Sanjaya & Partners, mengingatkan: “Setiap dugaan penyalahgunaan wewenang bisa masuk ranah pidana korupsi. Dan kalau ada intimidasi terhadap wartawan, itu ancaman serius terhadap kebebasan pers yang dijamin UU 40/1999.”
Foto Buyung, pengurus YLPK PERARI DPD Banten, aktivis lingkungan dan sosial. (Foto: IST. Mantv7.id)
Sementara Buyung E, Humas DPD YLPK Perari Banten, menambahkan: “Kalau rakyat hanya disuguhi seremonial tapi di belakangnya ada dugaan praktik kotor, itu jelas penghianatan terhadap nilai keadilan sosial. Rakyat bukan tontonan, mereka butuh kepastian.”
Masyarakat pun bereaksi getir. “Bagus Maulidnya, tapi rasanya hambar begitu dengar ada isu uang-uangan di dinas. Jadi bertanya-tanya, mana yang asli: panggung religius atau panggung transaksional?” ungkap aktivis Kabupaten Tangerang. Inspektorat dan aparat penegak hukum kini ditunggu tindakannya. Jika serius, isu ini bisa segera diluruskan. Jika tidak, masyarakat akan menilai bahwa peringatan Maulid hanya jadi alat pencitraan tanpa makna substantif.
Publik pun makin curiga: mengapa klarifikasi dari Dinas Perkim belum muncul? Apakah takut membongkar kebenaran, atau memang merasa kebal terhadap kritik? Kekhawatiran semakin besar: bila wartawan saja bisa ditekan, bagaimana dengan masyarakat kecil yang tak punya akses dan suara?
Kolase foto logo YLPK-PERARI & MANtv7. (Foto: MANtv7.id)
YLPK PERARI, Law Firm Hefi Sanjaya & Partners, dan Mantv7.id mengecam keras dugaan intimidasi terhadap wartawan di lingkungan Dinas Perkim Kabupaten Tangerang. Tindakan ini jelas bertentangan dengan UU Pers No. 40/1999, KUHP, dan prinsip integritas birokrasi. Wartawan adalah mitra publik, bukan lawan, dan setiap upaya menekan media adalah serangan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui fakta.
Logo Hefi Sanjaya & Partners. (Foto:Mantv7.id)
Kami menuntut Pemkab Tangerang dan Dinas Perkim segera memberikan klarifikasi resmi, menindaklanjuti dugaan intimidasi, dan menjamin perlindungan penuh bagi wartawan. Integritas pejabat publik bukan sekadar retorika di panggung seremonial, tetapi harus tercermin dalam setiap tindakan nyata.
Kabupaten Tangerang tidak bisa hanya membanggakan pesta seremonial. Rakyat menunggu bukti nyata: perbaikan integritas, transparansi anggaran, dan sikap tegas terhadap oknum yang bermain di balik meja.
Karena, sebagaimana pesan Nabi yang dikutip dalam acara Maulid, pemimpin terbaik adalah yang paling amanah. Dan di mata rakyat, amanah tidak diukur dari panggung megah, tapi dari keberanian menolak praktik kotor dan menegakkan keadilan.
REDAKSI | OIM
