Mantv7.id | Pelayanan publik sejatinya menjadi cermin integritas dan tanggung jawab moral para penyelenggara negara. Namun, di sejumlah sektor, cermin itu tampak buram tergores ego, dilumuri kepentingan, dan diselimuti kabut dugaan penyimpangan. Laporan masyarakat yang masuk ke meja redaksi dan lembaga pengawasan mengindikasikan pola berulang: pelayanan lamban, transparansi yang dikunci rapat, serta praktik menyimpang yang lihai menyaru sebagai prosedur. Masalah ini merambah hampir ke semua lini dari pendidikan, infrastruktur, kesehatan, layanan desa, hingga distribusi bantuan sosial.
Melanie Subandono, musisi sekaligus aktivis sosial, dikenal vokal menyuarakan isu keadilan, lingkungan, dan hak-hak publik. Lahir dari keluarga seni, putri Adrie Subono dan mendiang Chrisye ini tak hanya menyampaikan kritik lewat karya musik, tetapi juga melalui advokasi langsung di lapangan.
Melalui yayasan yang ia dirikan, Rumah Harapan Melanie Subono, ia konsisten mendampingi anak jalanan, korban kekerasan, dan kelompok rentan lainnya. Melanie juga kerap mengkritisi birokrasi yang malas, korup, dan lupa pada mandat pelayanan.
Foto Melanie Subandono, musisi sekaligus aktivis sosial, dikenal vokal menyuarakan isu keadilan, lingkungan, dan hak-hak publik. Lahir dari keluarga seni, putri Adrie Subono dan mendiang Chrisye ini tak hanya menyampaikan kritik lewat karya musik, tetapi juga melalui advokasi langsung di lapangan. (Foto: IST. Mantv7.id)
“Kita ini pemilik negara ini. Kalau pejabat lalai, rakyat wajib menegur. Jangan tunggu negara runtuh baru kita bicara,” tegasnya. Ia pernah pula dinobatkan sebagai Duta Anti-Perbudakan oleh Migrant Care.
Keluhan masyarakat tak berhenti pada lambannya pelayanan. Proyek fisik asal jadi, data penerima bantuan yang tak valid, hingga pungutan liar berbaju “partisipasi” turut menambah daftar masalah. Ibarat nasi goreng sisa semalam: tampak lezat, tapi rakyat yang akhirnya sakit perut. Yang lebih getir, tak ada satu pun yang benar-benar mau bertanggung jawab.
Donny Purra T., S.H., Kepala Bidang Hukum dan Advokasi DPD YLPK PERARI Banten, menyampaikan keprihatinan lembaganya atas berbagai laporan yang masuk dalam tiga bulan terakhir. “Jika pejabat atau ASN tak siap melayani, barangkali mereka keliru masuk jalur profesi. Ini bukan tempat untuk bergaya, ini panggung untuk bekerja,” sindirnya tajam.
Foto Donny Putra T. S.H., selaku Kepala Bidan Hukum YLPK PERARI DPD Banten. (Foto: Mantv7.id)
YLPK PERARI, lanjutnya, membuka Hotline Pengaduan Publik di 0814-0168-1139 sebagai kanal resmi untuk masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyimpangan atau ketidakadilan pelayanan. “Kami pastikan kerahasiaan pelapor. Ini bukan soal siapa salah, tapi siapa yang mau memperbaiki,” ujarnya.
Dari kepala bidang hingga tukang stempel, dari desa hingga sekretariat daerah semua perlu sadar bahwa jabatan publik bukan warisan keluarga. Mereka digaji dari pajak rakyat, dan karena itu tak patut bersikap seperti penguasa. Pelayanan adalah kewajiban, bukan bentuk kemurahan hati.
Buyung E., aktivis sosial yang dikenal dengan kritik tajam dan jenaka, menyentil: “Kalau cuma datang ngantor buat tanda tangan dan ngopi, itu bukan ASN, itu ‘Absen Sambil Ngopi’. Kalau proyek cuma digarap asal, yang terasa nanti bukan manfaat, tapi maaf: bencana.”
Foto Buyung, Aktivis Sosial Kabupaten Tangerang. (Foto: IST. Mantv7.id)
Ia menyerukan agar publik tidak lagi diam. “Kita pemilik negara, bukan penonton sinetron korupsi. Kalau mereka lupa siapa bos-nya, mari kita ingatkan pakai data, aksi, dan suara. Jangan sampai lubang got lebih jujur dari sistem,” tegasnya.
Dugaan demi dugaan terus bermunculan. Mulai dari pengadaan barang tanpa transparansi, honor kegiatan yang tak kunjung cair, hingga laporan kegiatan fiktif. Ini bukan lagi insiden sporadis, tapi pola sistemik. Lemahnya kontrol dan minimnya pengawasan memperparah keadaan.
Fenomena ini muncul karena celah pengawasan yang longgar dan budaya sungkan menegur yang menjalar hingga tingkat paling bawah. Diperlukan sinergi antara masyarakat, media, LSM, ormas, dan semua unsur pengawasan. Jangan tunggu sistem rusak total baru kita bergerak.
Siapa yang harus bertanggung jawab? Semua. Pejabatnya, pengawasnya, rekanan penyedia jasanya, hingga mereka yang memilih bungkam saat melihat penyimpangan. Diam di hadapan kebusukan adalah bagian dari kebusukan itu sendiri.
Redaksi Mantv7.id berharap Kabupaten Tangerang mampu keluar dari zona nyaman dan mulai membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Bukan sekadar slogan di spanduk, tapi langkah nyata yang dirasakan oleh rakyat kecil.
Logo YLPK PERARI (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri) Tidak akan ada perdamaian tanpa adanya keadilan. (Foto: Mantv7.id)
YLPK PERARI pun menyerukan agar media, LSM, ormas, aktivis, dan warga Kabupaten Tangerang bersatu menjaga kesadaran: berani bertanya, berani kritis, dan berani menjaga uang rakyat. Bila dugaan serupa terulang, jangan ragu untuk memviralkan sampai keadilan benar-benar tegak.
“Jabatan adalah amanah. Jika tidak mampu melayani dengan integritas, lebih baik mundur dengan hormat sebelum dipaksa turun dengan malu,” tutup Donny.
(OIM)
