Mantv7.id | Kabupaten Tangerang – Dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang kembali mencatat peristiwa memilukan yang menggambarkan sisi kelam pengawasan di institusi pendidikan. Seorang siswi kelas 2B SDN Dukuh 1, Adiba Nahda Rafanda, mengalami luka serius akibat jatuh saat proses belajar berlangsung tanpa pengawasan guru. Dugaan kelalaian ini menjadi pertanyaan besar: siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab atas keselamatan anak di sekolah?
Apa yang terjadi di ruang kelas itu bukan sekadar kecelakaan biasa. Dugaan kuat mengarah pada lemahnya pengawasan dan manajemen kelas yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama kepala sekolah, Asep Adang Jauhari. Mengapa pengawasan hingga jam pelajaran dapat hilang? Siapa yang membiarkan kelas menjadi ruang tanpa kendali?
Ketika Adiba mencoba menenangkan teman-temannya yang gaduh, dia justru didorong hingga jatuh dan mengalami luka robek parah. Namun, bukan tenaga medis profesional yang menangani, melainkan seorang bidan tanpa kompetensi medis memadai. Dugaan pelanggaran prosedur ini membuka tabir kelalaian ganda: dalam pengawasan dan penanganan medis.
Melalui Humas Forum Media Banten Ngahiji (FMBN), Hasan Hariri, forum ini menyatakan bahwa insiden tersebut adalah bentuk nyata dari kelalaian institusional dan ketidakprofesionalan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab utama lingkungan pendidikan. “Ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan bentuk kelalaian berat yang melanggar prinsip dasar perlindungan anak di sekolah,” tegas Hasan Hariri.
Logo Forum Media Banten Ngahiji (FMBN). (Foto: IST. Mantv7.id)
FMBN mendesak pencopotan Kepala SDN Dukuh 1 dan audit menyeluruh atas manajemen sekolah. Mereka juga menuntut penindakan hukum terhadap oknum yang melakukan tindakan medis tanpa kompetensi, tindakan ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan memiliki izin. Apakah aparat berwenang siap menindak dugaan pelanggaran ini?
Kepala sekolah, sebagai pemimpin institusi, diduga telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) pendidikan dasar, khususnya pengawasan siswa dan penanganan keadaan darurat. Mengapa SOP tersebut seolah hanya menjadi pajangan tanpa implementasi nyata? Siapa yang akan mengaudit sistem pengawasan ini?
Situasi ini memperlihatkan wajah suram birokrasi pendidikan yang seolah menganggap keselamatan anak bukan prioritas. Dugaan kuat menunjukkan pengawasan sekolah tidak hanya lemah, tetapi juga abai terhadap tanggung jawab hukum dan moral. Apakah pejabat pendidikan telah menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh?
Foto Kabid Humas DPP YLPK PERARI, Siarruddin. (Foto: Mantv.id)
Humas DPP YLPK PERARI menegaskan, “Ketidakprofesionalan seperti ini merusak kepercayaan publik dan mengancam masa depan anak bangsa. Pengawasan adalah tanggung jawab kolektif, bukan sekadar jargon kosong.”
Kasus ini mengingatkan kita pada realitas pahit pengawasan yang acap kali luput dari perhatian serius pejabat pemerintah yang digaji dari pajak masyarakat. Bukankah amanah pengawasan itu adalah bagian dari kewajiban mutlak setiap aparatur negara?
Menurut Buyung.E, aktivis sosial, “Ketika pengawasan sekolah melemah, anak-anak menjadi korban. Ini bukan hanya soal satu kepala sekolah, melainkan sistem yang gagal menjalankan fungsi pengawasan. Semua yang terkait dalam institusi ini wajib bertanggung jawab.”
Foto Buyung, aktivis sosial Kabupaten Tangerang. (Foto: IST. Mantv7.id)
Tidak hanya di sekolah, lemahnya pengawasan menjadi penyakit kronis di berbagai sektor pemerintahan. Dugaan pelanggaran dan kelalaian berulang kali terjadi, namun seringkali hanya berakhir di ranah wacana tanpa konsekuensi nyata. Bagaimana rakyat bisa percaya pada pejabat yang abai?
Inilah saatnya pejabat dan aparatur pemerintah di seluruh lini sadar bahwa mereka bukan hanya menerima gaji dari pajak rakyat, tetapi juga menanggung amanah besar menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak.
Kasus Adiba harus menjadi pembelajaran pahit yang menggugah kesadaran kolektif. Pengawasan yang lemah tidak hanya mencederai satu individu, tapi menghancurkan masa depan generasi. Tanggung jawab harus dijalankan secara serius dan transparan demi kebaikan bersama.
Jangan biarkan kelalaian menjadi budaya, karena masa depan bangsa bergantung pada ketegasan dan kesungguhan kita semua.
(OIM | Mantv7.id)
