Menu

Dark Mode
Tangisan Balita Tumor di Kronjo: Lalainya Nurani Pejabat, Laporan Kertas Cantik Ternyata Tak Bisa Beli Ongkos Berobat Jembatan Mangkrak: Pejabat Diam, Rakyat Bertaruh Nyawa – “Begawi Jejama” Katanya? Ibu Pertiwi Menangis, Rimba Merintih: Mau Sampai Kapan Kita Diam? RAPOR MERAH KECAMATAN KRESEK: DUGAAN KELALAIAN BERLAPIS, CAMAT LAMA BUNGKAM – CAMAT BARU DITANTANG BUKTIKAN PERUBAHAN Oleh Redaksi Mantv7.id dan YLPK PERARI RTLH Solear: Transparansi Dipertanyakan, Diduga Raup Fee Puluhan Juta, Rakyat Dibiarkan Meraba dalam Gelap Lebih Busuk dari Bangkai, Begitulah Rasa Keadilan yang Diperdagangkan

Daerah

Jembatan Mangkrak: Pejabat Diam, Rakyat Bertaruh Nyawa – “Begawi Jejama” Katanya?

badge-check


					Jembatan Mangkrak: Pejabat Diam, Rakyat Bertaruh Nyawa – “Begawi Jejama” Katanya? Perbesar

Mantv7.id | Tanggamus, Lampung – Kalau saja rakit darurat bisa bicara, mungkin ia akan berteriak, “Hei pejabat, kami yang bekerja, kalian yang makan gaji!” Tapi sayangnya, rakit hanya benda mati, seperti hati nurani sebagian pejabat yang entah sudah mati rasa atau sengaja dimatikan. Setiap hari, orang dewasa hingga anak-anak sekolah di Tanjung Raja, Kecamatan Cukuh Balak, bertaruh nyawa di sungai demi melanjutkan hidup. Jembatan penghubung dua desa yang digadang-gadang jadi urat nadi ekonomi, malah mangkrak sejak 2023. Dugaan kelalaian, dugaan abai, atau mungkin dugaan “sengaja dilupakan”? Hanya mereka yang tahu.

Mursad, tokoh pemuda setempat, sudah lama menahan geram. “Kami minta Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan persoalan jembatan ini. Jangan tunggu ada korban jiwa dulu baru sibuk. Warga sudah terlalu lama menderita,” katanya. Kata “terlalu lama” itu seperti sindiran keras: pejabat terkesan bisa menunggu, tapi rakyat tidak bisa.

Tokoh adat setempat juga tak kalah getir. “Jembatan ini vital, bukan cuma soal ekonomi dan pendidikan, tapi juga soal keselamatan. Pemerintah harus hadir!” tegasnya. Kalimat itu seperti tamparan: pemerintah hadir hanya saat pemilu, setelah itu menghilang bersama janji-janji yang dulu dielu-elukan.

Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus, khususnya Bidang Bina Marga dan Seksi Pembangunan Jembatan, mestinya malu jika melihat rakyat menyeberang dengan rakit darurat. Pekerjaan mereka bukan menghias laporan kertas dengan angka-angka manis, tapi memastikan rakyat aman di jalan yang mereka biayai dari pajak.

Dinas PUPR Provinsi Lampung pun tak bisa cuci tangan. Bidang Bina Marga dan Seksi Monitoring Infrastruktur seolah lupa bahwa proyek ini bukan angka di dokumen, tapi nyawa manusia di setiap arus sungai.

Lalu bagaimana dengan Camat Cukuh Balak dan Kepala Desa di dua desa terkait? Bukankah mereka tuan rumah wilayah? “Begawi Jejama” itu artinya bekerja bersama, bukan sekadar bersandar pada tanda tangan di disposisi surat. Jangan bangga memajang baliho motto besar-besar kalau rakyat harus naik rakit untuk sekadar hidup.

DPRD Kabupaten Tanggamus, terutama Komisi III, juga tak bisa hanya jadi penonton. Kursi empuk dan gaji bulanan mereka itu dibayar dengan keringat rakyat yang kini basah kuyup di sungai. Fungsi pengawasan harus nyata, bukan sekadar hadir di rapat-rapat yang penuh basa-basi.

Inspektorat Kabupaten Tanggamus pun harus berhenti jadi “arsip hidup”. Audit bukan untuk disusun rapi di lemari kantor, tapi untuk membongkar jika ada dugaan penyimpangan. Dan kalau benar ada “main mata”, biarkan rakyat tahu siapa yang bermain.

Foto Kabid Humas DPP YLPK PERARI, Siarruddin. (Foto: Mantv.id)

Siarruddin, Kabid Humas DPP YLPK PERARI, bahkan tak menahan kata-katanya. “Ini dugaan kelalaian serius. Semua pihak harus diaudit total. Pajak rakyat bukan mainan. Pejabat dibayar untuk bekerja, bukan untuk menunggu proyek mangkrak bertahun-tahun,” ujarnya pedas.

Foto Buyung, aktivis lingkungan dan sosial. (Foto: IST. Mantv7.id)

Senada, aktivis sosial Buyung E menambahkan, “Pejabat kita sibuk cari panggung saat peresmian, tapi saat rakyat terancam nyawa, mereka hilang. Jangan tunggu ada korban jiwa baru rapat darurat. Jembatan ini urat nadi ekonomi, bukan proyek taman kota.”

Warga pun menaruh harapan terakhir kepada Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus. Turun langsung, audit, bongkar kebusukan, tindak tegas siapa pun yang lalai. Jangan biarkan motto ‘Begawi Jejama’ hanya tinggal kata di baliho.

Logo YLPK PERARI (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri) Tidak akan ada perdamaian tanpa adanya keadilan. (Foto: Mantv7.id)

YLPK PERARI bahkan membuka Hotline Pengaduan Publik di 0852-1817-4447 untuk menerima laporan dugaan penyimpangan, kelalaian, atau ketidakadilan pelayanan publik. Laporan dijamin rahasia dan akan ditindaklanjuti secara hukum.

Dan akhirnya, warga menyelipkan doa sekaligus sindiran paling tajam: “Tanggamus harus benar-benar menjalankan ‘Begawi Jejama’ – bekerja bersama-sama, bukan bersembunyi bersama-sama. Pejabat lalai, abai, dan santai harus dibersihkan. Karena tidak akan ada kemajuan tanpa keberanian membongkar kebusukan yang selama ini ditutup rapi.”

REDAKSI | Mantv7.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Tangisan Balita Tumor di Kronjo: Lalainya Nurani Pejabat, Laporan Kertas Cantik Ternyata Tak Bisa Beli Ongkos Berobat

21 July 2025 - 06:05 WIB

Ibu Pertiwi Menangis, Rimba Merintih: Mau Sampai Kapan Kita Diam?

20 July 2025 - 05:30 WIB

RAPOR MERAH KECAMATAN KRESEK: DUGAAN KELALAIAN BERLAPIS, CAMAT LAMA BUNGKAM – CAMAT BARU DITANTANG BUKTIKAN PERUBAHAN Oleh Redaksi Mantv7.id dan YLPK PERARI

19 July 2025 - 17:06 WIB

RTLH Solear: Transparansi Dipertanyakan, Diduga Raup Fee Puluhan Juta, Rakyat Dibiarkan Meraba dalam Gelap

19 July 2025 - 12:08 WIB

Proyek RTH Kemiri Rp 2,4 Miliar: Uang Rakyat Disedot, Pengawas Tidur, Pejabat Cuma Duduk Manis?

18 July 2025 - 03:56 WIB

Trending on Daerah