Mantv7.id | Kota Cilegon — Aksi demonstrasi empat oknum anggota DPRD Kota Cilegon di depan PT Lotte Chemical Indonesia menuai kritik tajam. Alih-alih menyuarakan aspirasi publik, aksi tersebut justru dituding lebih condong mengakomodasi kepentingan pribadi, terutama terkait pengelolaan limbah industri atau scrap besi.
Dalam sejumlah dokumentasi yang beredar di media sosial, terlihat keempat oknum dewan berinisial BR (PAN), AR (Golkar), SB (PPP), dan FMR (Demokrat), turut memimpin massa dari atas mobil komando. Aksi yang berlangsung beberapa waktu lalu itu sempat viral karena menampilkan ketegangan antara peserta aksi dan pihak keamanan perusahaan.
Ketua Aliansi Mahasiswa Cilegon Bersatu, Bagas, menyayangkan tindakan para legislator tersebut. Menurutnya, tidak ada satu pun tuntutan dalam aksi yang secara eksplisit menyuarakan kepentingan masyarakat.
“Kami melihat aksi tersebut lebih menonjolkan kepentingan tertentu yang diduga berkaitan dengan proyek pengelolaan scrap. Ini sangat tidak pantas dilakukan oleh wakil rakyat,” ujar Bagas.
Notulensi hasil pertemuan antara massa aksi dan manajemen PT Lotte yang beredar di publik memuat poin bahwa pengelolaan limbah scrap diharapkan dikelola oleh pengusaha lokal. Namun, pertanyaannya kemudian bergulir: siapa pengusahanya, siapa yang diuntungkan, dan mengapa anggota dewan berada di garis depan?
Dugaan keberpihakan terhadap kepentingan kelompok tertentu ini mencederai citra DPRD sebagai lembaga representatif rakyat. Bagi publik, aksi tersebut terlihat lebih sebagai panggung politik ketimbang forum penyampaian aspirasi rakyat.
“Kalau anggota dewan sampai turun ke jalan untuk proyek scrap, lalu siapa yang mengurus kepentingan buruh, warga miskin, atau isu lingkungan? Kami mendesak adanya klarifikasi terbuka,” tegas Bagas.
Alih-alih menjadi penyambung lidah rakyat, sejumlah oknum legislatif diduga justru sibuk menyambung urusan bisnis. Bagas pun meminta Badan Kehormatan DPRD Kota Cilegon tidak diam melihat fenomena ini. Menurutnya, teguran formal dan evaluasi internal perlu segera dilakukan agar lembaga perwakilan rakyat tidak kehilangan marwah.
Sikap diam terhadap dugaan penyimpangan ini juga menjadi sorotan. Pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah dan APIP diminta tidak membiarkan praktik penyimpangan moral birokrasi tumbuh liar. Penguatan integritas ASN dan netralitas birokrasi menjadi mutlak dalam mencegah praktik kompromi politik.
“Kami berharap Walikota dan Wakil Walikota Cilegon juga bersikap. Audit independen harus dilakukan untuk menelusuri apakah ada motif ekonomi di balik aksi ini,” tambah Bagas.
Logo YLPK PERARI, Tidak akan ada perdamaian tanpa adanya keadilan. (Foto: Mantv7.id)
DPP YLPK PERARI melalui Kabid Humas-nya, Siarruddin, turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam ini bukan hanya mencoreng nama lembaga, tetapi juga dapat melukai kepercayaan publik terhadap demokrasi lokal.
“Kami mendesak audit terbuka terhadap seluruh rekam jejak aksi. Rakyat perlu tahu siapa yang benar-benar memperjuangkan aspirasi, dan siapa yang hanya menjual narasi untuk kepentingan proyek,” ujarnya.
Foto Kabid Humas DPP YLPK PERARI, Siarruddin. (Foto: Mantv.id)
Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Namun jika dilakukan oleh legislator untuk tujuan nonrepresentatif, publik berhak bertanya: masihkah parlemen berpihak kepada rakyat, atau justru sudah menjelma menjadi aktor proyek?
Kami mengajak media, LSM, ormas, aktivis, dan aliansi untuk bersikap bijak dan selalu memihak rakyat, mengawal demokrasi yang transparan, serta memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan, bukan hanya menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.
Cilegon tidak butuh wakil rakyat yang menjadi perantara bisnis. Cilegon butuh figur yang menjaga etika, integritas, dan mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
Jika limbah scrap menjadi alasan bersuara, maka yang jadi rongsokan bukan hanya besi tua tapi juga kepercayaan rakyat kepada lembaga dewan.
(RED|Mantv7.id)
