Mantv7.id | Kabupaten Tangerang – Jangan bicara kemanusiaan jika selama bertahun-tahun kalian menutup mata terhadap kemacetan yang mencekik. Jangan mengaku membela rakyat kecil jika yang dibela justru para pelanggar aturan yang telah merampas bahu jalan demi kepentingan pribadi. Ini bukan soal toleransi lagi ini tentang pelanggaran yang dibiarkan tumbuh subur hingga berjilid-jilid. Di depan Pasar Sentiong, Balaraja, pengguna jalan menjalani ritual harian yang melelahkan: desak-desakan, kemacetan, dan konflik antar-pengguna jalan. Anak sekolah terlambat. Karyawan dimarahi atasan. Pasien tertunda menuju puskesmas. Semua ini dianggap biasa karena yang salah tak pernah disentuh. Pelanggar justru dianggap korban.
Sudah berapa lama ini terjadi? Lima? Enam tahun? Jalan umum berubah fungsi jadi pasar liar. Bahu jalan jadi ruang dagang berbayar mahal. Sementara pedagang resmi di dalam pasar hanya bisa menahan getir, melihat satu per satu pembelinya direbut, tanpa daya bersuara karena takut dilabeli “tidak manusiawi”.
Kini, saat penertiban dilakukan, muncul suara penuh empati dari panggung politik. DPRD Kabupaten Tangerang, yang selama ini entah ke mana, mendadak tampil heroik. Wakil Ketua Komisi III, Sri Panggung Lestari, angkat suara meminta relokasi yang layak bagi pedagang liar yang digusur. Pertanyaannya: ke mana saja selama ini saat pengguna jalan dizalimi setiap hari? Saat pedagang sah merintih karena rezekinya dirampas?
Foto Kabid Humas DPP YLPK PERARI, Siarruddin. (Foto: Mantv.id)
Menanggapi pernyataan tersebut, Siarruddin, Kabid Humas YLPK PERARI, menyampaikan kritik keras: “Ironis sekali. Dewan yang selama ini tidur mendadak bangun demi membela pelanggaran. Pedagang liar yang bertahun-tahun menempati bahu jalan dibela, tapi pengguna jalan dan pedagang sah yang tiap hari menanggung akibatnya malah didiamkan. Itu bukan empati, itu pengkhianatan terhadap keadilan.”
Empati bukan pembenaran atas pelanggaran. Lapak liar adalah bentuk pelanggaran nyata. Mereka merampas ruang publik, menimbulkan kemacetan, mengganggu ketertiban, dan mematikan rezeki pedagang sah. Namun selama ini seolah tak dianggap penting hingga akhirnya masyarakat bersuara dan pedagang resmi turun ke jalan menyuarakan keadilan.
Pedagang sah di Pasar Sentiong tidak butuh belas kasihan. Mereka butuh sistem yang adil. Tapi bagaimana bisa adil jika pengelolaan pasar berantakan? Akses utama ditutup. Jalanan becek. Drainase rusak. Fasilitas publik tak tersedia. Sudah jatuh, tertimpa beban dikhianati sistem dan dilangkahi oleh pelanggaran yang dibungkus empati.
Foto Buyung, Aktivis Sosial Kabupaten Tangerang. (Foto: IST. Mantv7.id)
Sementara itu, Buyung, aktivis muda yang selama ini bersuara soal kesemrawutan Pasar Sentiong, berkomentar dengan nada getir: “Pertanyaannya sederhana apa para dewan itu pernah lewat Jalan Sentiong? Pernah rasakan bahu jalan dipenuhi lapak liar sampai hanya tersisa jalur selebar leher botol? Kalau tahu dan tetap membela, itu bukan sekadar abai, tapi sengaja tutup mata dan telinga.”
Lebih ironis lagi, pengelola pasar dari PD Pasar dan Perumda selama ini memilih diam. Seolah semuanya baik-baik saja. Baru ketika Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, turun sidak, terbongkar fakta mengejutkan: lahan kosong 600 meter dibiarkan, akses utama dipagar, fasilitas umum nyaris nihil. Tapi lagi-lagi, hanya dijawab dengan janji.
Lalu muncullah parade politisi. Membawa kata-kata manis. Membawa kamera. Membawa narasi “jangan zalimi rakyat kecil”. Padahal selama ini, mereka absen saat rakyat kecil yang taat aturan dizalimi pelanggaran.
Logo YLPK PERARI (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri) Tidak akan ada perdamaian tanpa adanya keadilan. (Foto: Mantv7.id)
YLPK PERARI melalui Siarruddin kembali menyerukan: “Kami ajak media, LSM, dan seluruh elemen sosial untuk melihat dengan jernih. Jangan tertipu oleh narasi kemanusiaan yang justru menutupi pelanggaran nyata. Lapak liar bukan sekadar urusan dagang ia simbol dari pembiaran sistemik yang menyakiti banyak orang.”
Ia menanggapi pernyataan Dewan Sri Panggung dengan lantang: “Membela lapak liar atas nama kemanusiaan sementara ribuan pengguna jalan dan pedagang sah dizalimi setiap hari? Itu logika yang terbalik. Keadilan tidak bisa ditukar dengan simpati yang salah alamat.”
Dewan seharusnya berpihak pada aturan dan keadilan, bukan pada yang paling ramai dibela. Kemanusiaan sejati berdiri di sisi yang benar bukan jadi alat pencitraan politik sesaat.
Jangan salahkan publik jika kini mulai muak. Diam saat pelanggaran terjadi, lalu ribut saat pelanggaran ditertibkan, itu bukan sikap negarawan. Jangan gunakan narasi suci untuk membenarkan ketidaktegasan.
Jalan umum adalah milik bersama. Bahu jalan bukan tempat untuk bisnis ilegal. Yang harus dibela adalah mereka yang taat aturan. Jadi sebelum bicara soal kemanusiaan, tanyakan dulu: selama bertahun-tahun, kalian bela siapa keadilan, atau pelanggaran?
(OIM)
