Mantv7.id | Kabupaten Tangerang — Publik dibuat geleng-geleng kepala. APBD rakyat habis untuk membiayai 16 orang pelatihan ke Jepang, sementara ribuan warga lokal tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan di daerahnya sendiri. Ironi ini seolah menertawakan akal sehat. Sekretaris Disnaker, membuka acara dengan senyum manis. Sayangnya, senyum itu tak menutupi fakta pahit: uang rakyat ludes untuk segelintir orang, sedangkan 90.000 perusahaan lokal seperti dikurung tembok ketat lowongan kerja nyaris tak bisa ditembus. Kabid Penempatan, menyebut ini sebagai “perlindungan calon pekerja migran”. Publik menatap tajam: apakah ini benar perlindungan, atau sekadar alibi untuk menghabiskan APBD tanpa menyentuh mayoritas warga? Vendor yang hadir pun ikut tersorot karena dugaan penunjukan langsung. Publik menuntut bukti kontrak, MoU, dan pembayaran. Jangan sampai janji manis dijadikan tirai asap menutupi pemborosan nyata.
Foto. Dok. (IST)
Dengan 90.000 perusahaan terdaftar, peluang kerja seharusnya melimpah. Realitanya? Lowongan mahal, sulit diakses, dan dikuasai oknum atau outsourcing. Disnaker diduga lalai menjalankan tupoksi memberdayakan tenaga kerja lokal. Dugaan maladministrasi semakin nyata: APBD habis untuk 16 orang, ratusan UMKM dan warga lokal menunggu di luar gerbang kesempatan.
Fungsi pengawasan internal seperti Inspektorat dan Seksi Pengembangan SDM juga dicermati. Kalau mereka cuma duduk diam, siapa yang akan menegur pemborosan ini? Atau mungkin mereka ikut “menikmati tontonan”?
Foto Donny Putra T. S.H., aktivis Sosial – Lingkungan juga selaku pengurus Law Firm Hefi Sanjaya And Partners. (Foto: Mantv7.id)
Donny Putra, S.H., aktivis hukum dari Law Firm Hefi Sanjaya & Partners, menegaskan: “APBD dipakai tanpa akuntabilitas jelas. ASN wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah rakyat. Ini kritik edukatif, sekaligus peringatan keras.”
Foto Buyung, pengurus YLPK PERARI DPD Banten, aktivis lingkungan dan sosial. (Foto: IST. Mantv7.id).
Buyung E., Humas YLPK PERARI DPD Banten, menambahkan: “Rakyat harus bersuara. APBD seharusnya menyentuh mayoritas, bukan 16 orang. Dominasi outsourcing harus dihentikan sebelum menjerat masa depan tenaga kerja lokal.”
Ustad Ahmad Rustam menegaskan perspektif Islami: “Uang rakyat adalah amanah Allah. Mengabaikan kesejahteraan warga demi program seremonial adalah dosa sosial. ASN wajib menjaga hati, nurani, dan amanah jabatan.”
Biaya pelatihan per peserta puluhan juta rupiah. Dengan anggaran itu, 50 UMKM baru atau pelatihan 200 warga lokal bisa dijalankan. Ironi pahit: APBD “terbang ke Jepang”. Seleksi peserta juga penuh tanda tanya; tanpa transparansi skor, kriteria, dan berita acara, dugaan nepotisme dan kolusi tak bisa dielakkan.
Dominasi outsourcing di 90.000 perusahaan lokal makin menyulitkan warga. Biaya pendaftaran tinggi, informasi tertutup, dan lowongan dikuasai oknum. Disnaker diduga abai menjalankan tupoksi memberdayakan tenaga kerja lokal.
Kolase foto logo YLPK-PERARI & MANtv7. (Foto: MANtv7.id)
YLPK PERARI dan Redaksi Mantv7.id menyeru aktivis, LSM, kontrol sosial, pemerhati, dan warga nasionalis: mari sama-sama kita pantau penggunaan APBD, dorong audit transparan, dan pastikan ASN menjalankan amanah dengan etika dan ketegasan.
Kasus ini memperlihatkan ironi APBD: 16 orang dibantu, 90.000 perusahaan lokal diabaikan, lowongan mahal dan dikuasai oknum. Dugaan pemborosan dan maladministrasi menimbulkan keresahan warga.
Rakyat berhak menuntut ASN bertindak dengan hati nurani, amanah, dan tegas. Jangan biarkan APBD menjadi alat seremonial yang hanya menghibur segelintir orang.
REDAKSI | OIM
