Mantv7.id | Kabupaten Tangerang – Satu lagi potret buram pembangunan muncul di tengah jargon “Kabupaten Tangerang Gemilang”. Di SDN 6 Balaraja, bangunan sekolah baru yang mestinya menjadi kebanggaan masyarakat justru menyisakan kekecewaan mendalam. Anggaran sebesar Rp1,4 miliar yang digelontorkan untuk membangun fasilitas pendidikan itu kini jadi sorotan tajam publik. Bukan tanpa alasan. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa rangka baja atap lama dari bangunan sebelumnya justru digunakan kembali dalam proyek yang katanya pembangunan baru. Padahal, rangka baja tersebut sudah dibayar pada proyek sebelumnya dan secara hukum sudah menjadi aset negara.
Kalau itu sudah jadi aset, lalu kenapa bisa dipasang lagi di proyek baru yang dibiayai penuh dari APBD 2025? Kalau benar ini pembangunan baru, dana untuk pembelian rangka atap yang baru seharusnya tetap dibelanjakan, bukan diganti dengan bekas. Jadi, anggarannya ke mana? Masuk neraka anggaran atau mampir dulu ke saku oknum?
Kolase foto situasi di proyek Di SDN 6 Balaraja, bangunan sekolah baru yang mestinya menjadi kebanggaan masyarakat justru menyisakan kekecewaan mendalam. Anggaran sebesar Rp1,4 miliar yang digelontorkan untuk membangun fasilitas pendidikan itu kini jadi sorotan tajam publik. (Foto: Mantv7.id)
Masalah ini bukan cuma teknis. Ini sudah masuk wilayah moral dan pidana. Rangka atap adalah bagian vital bangunan. Salah perhitungan, salah bahan, bisa jatuh korban. Menggunakan rangka lama untuk proyek baru sama saja bermain-main dengan nyawa murid. Ini bukan salah hitung, ini salah niat.
Lantas ke mana para pengawas internal saat rangka lama dibongkar dan dipasang lagi? Apa kerja Kabid Sarpras Dinas Pendidikan? Di mana Kasie Pembangunan? Ke mana PPK, PPTK, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan? Konsultan perencana dan pengawas juga jangan tutup mata. Jangan hanya tanda tangan laporan dan nikmati honor, tapi diam saat mutu proyek disulap murahan.
Bagian Keuangan Dinas, Sekretariat, Subbag Umum, hingga Bidang Pendidikan Dasar – semuanya patut dimintai pertanggungjawaban. Jangan ada yang pura-pura tak tahu. Jangan tunggu viral dulu baru cari-cari alasan dan lempar kesalahan ke bawah.
Foto Donny Putra T. S.H., selaku tim hukum YLPK PERARI DPD Banten. (Foto: Mantv7.id)
YLPK PERARI (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri) menyatakan sikap tegas. Melalui Kepala Bidang Hukum & Advokasi, Donny Putra. T. S.H., menegaskan:
“Kalau ada rangka lama yang dipakai ulang, maka ada dua pelanggaran sekaligus. Pertama, penyalahgunaan aset negara. Kedua, penggelapan anggaran untuk material baru yang tidak dibelanjakan. Ini bukan pelanggaran ringan, ini dugaan kejahatan proyek. Kami minta aparat hukum bergerak cepat.”
YLPK PERARI juga mengajak rekan-rekan media, ormas, LSM, aktivis, hingga masyarakat peduli kabupaten ini untuk bersatu. Bila nanti ada temuan serupa di sekolah lain, jangan ragu untuk kita laporkan bersama dan viralkan ke Kejaksaan Tinggi.
Foto Buyung, Aktivis Sosial Kabupaten Tangerang. (Foto: IST. Mantv7.id)
Tak kalas pedas Buyung. E, Aktivis Sosial dan Pemerhati Pendidikan menegaskan: “Memakai rangka bekas di proyek baru itu bukan hemat anggaran, tapi pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak. Kalau pejabatnya pura-pura buta, berarti mereka ikut main.”
Kami percaya, Bupati Tangerang dan Wakil Bupati tidak tinggal diam melihat kelakuan aparat di bawahnya yang bermain-main dengan anggaran pendidikan. Harapannya, Bupati segera turun langsung ke lokasi, audit semua proyek sekolah, dan bila perlu copot semua pejabat yang lalai atau sengaja membiarkan permainan ini.
Warga Kabupaten Tangerang masih punya harapan. Harapan akan daerah yang benar-benar Gemilang, bukan gemerlap di atas kebusukan sistem. Tapi harapan itu hanya akan nyata jika Bupati berani bersikap dan membersihkan barisan pengambil kebijakan dari yang lalai, abai, atau sok santai.
Karena pendidikan bukan tempat main-main. Ini soal masa depan anak-anak. Dan kalau mereka tumbuh di bawah atap kebohongan, jangan salahkan bila nanti negeri ini tumbuh tanpa kejujuran.
(OIM)
