Mantv7.id | Kabupaten Tangerang – Dalam denting suara mikrofon di Lapangan Raden Aria Yudhanegara, Senin pagi (16/6/2025), Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menyerukan semangat sinergi ASN untuk pengelolaan sampah dan pelayanan publik. “Saya minta seluruh ASN aktif menyosialisasikan program strategis,” ujarnya penuh harap. Namun tak jauh dari sana, di jantung Kecamatan Balaraja, realitas berbau busuk menjawabnya dengan satu kata: gagal.
Fly Over Balaraja dan Jalan Baru Sentiong kini menjadi altar pengorbanan pelayanan publik. Tumpukan sampah, lalat, dan bau busuk seolah menjadi simbol keberhasilan semu birokrasi yang sibuk rapat tapi buta lapangan. Jika sinergi adalah kata kunci, maka mungkin yang dimaksud adalah sinergi dalam diam, dalam rapat yang tak pernah menyentuh realitas, dalam protokoler yang mengubur nurani.
Kolase foto beberapa titik sampah yang menumpuk di sisi kanan dan kiri Fly Over Balaraja. (Foto: Mantv7.id)
UPT 2 DLHK Balaraja sebagai ujung tombak pengelolaan sampah hilang arah. Kepala UPT, Kepala Seksi, hingga sopir dan tenaga harian semua senyap. ASN yang seharusnya menjadi garda terdepan justru menjadi siluet tak berfungsi, hadir saat apel tapi absen saat rakyat menjerit. Kalau apel pagi hanya menjadi panggung pencitraan, lalu siapa yang benar-benar turun ke titik krisis?
Ironisnya, di tengah bau busuk dan lalat yang menari, ASN malah diminta aktif di media sosial. Barangkali yang dimaksud bukan solusi, tapi kosmetik digital. Sebab, faktanya, retribusi dipungut rutin Rp25.000 hingga Rp35.000 per kepala keluarga tiap bulan tapi titik pembuangan sampah berada di sisi kanan dan kiri Fly Over Balaraja.
Lalu di mana Camat Balaraja? Di mana Kasi Trantib, Sekretaris Camat, Kepala Desa, dan Linmas? Semua memilih bungkam. Musrenbang tak lagi membahas lingkungan. Surat edaran Kecamatan Balaraja tinggal arsip. Dan Surat Penunjukan pengawasan berubah jadi humor birokrasi. Saat rakyat butuh pelindung, para pejabat malah jadi penonton dari balik meja, memantau krisis melalui layar, bukan aksi.
“Sampah ini bukan di planet Mars, tapi di jalan-jalan utama kami,” keluh warga yang jengah. Kepala desa? Sibuk dengan program lain. DLHK? Sibuk evaluasi. Inspektorat dan DPRD? Seperti tertidur di atas kasur empuk APBD.
Foto Buyung, Aktivis Sosial Kabupaten Tangerang. (Foto: IST. Mantv7.id)
Dalam kondisi seperti ini, wajar jika muncul suara publik yang menyebut pengelolaan ini sebagai pengkhianatan terhadap fungsi negara. Buyung dari YLPK PERARI menegaskan bahwa ini bukan soal teknis, tapi soal hati nurani dan integritas ASN yang mulai membusuk.
Dana operasional DLHK, honor sopir, perawatan kendaraan, hingga BBM truk layak diaudit total. Jika ASN diberi fasilitas lengkap tapi enggan bergerak, maka yang rusak bukan hanya sistem, tapi jiwa pengabdian itu sendiri.
Foto aktivis kerohanian Kabupaten Tangerang asal Balaraja, Ustad Ahmad Rustam. (Foto: Mantv7.id)
“Kami tidak minta banyak. Hanya hak dasar: udara segar dan jalan bersih. Tapi kami malah dikubur dalam bau busuk,” tutur Ustaz Ahmad Rustam, tokoh masyarakat Balaraja. Ia menyindir keras birokrasi yang hanya hidup dalam simbol dan basa-basi, bukan dalam pelayanan.
Hari ini, apel pagi menjadi semacam puisi birokrasi indah dibaca, tapi kosong di lapangan. Dan di balik jargon sinergi dan pelayanan, rakyat hanya mencium satu aroma: pengabaian yang disengaja.
Kalau ini bukan kegagalan, maka kata itu sudah kehilangan maknanya.
(OIM)
