Mantv7.id | Kabupaten Tangerang — Sejumlah aliansi dan aktivis di Kabupaten Tangerang menggelar audiensi terbuka antara AMPT (Aliansi Masyarakat Kabupaten Tangerang) dan jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Kamis (5/6/2025). Momen tersebut semestinya menjadi ruang evaluasi menyeluruh. Namun yang mengemuka justru luka lama yang belum pernah sembuh, bahkan kini kian menganga lebih dalam.
Masyarakat pun mulai angkat suara. Suara-suara akar rumput mendesak agar Pemerintah Daerah berhenti bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Realita di lapangan menjerit. Isu-isu yang selama ini berbisik di warung kopi kini menggema di ruang publik, diperkuat dengan berbagai pemberitaan media lokal yang konsisten menyorot kebobrokan birokrasi.
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang kini tak bisa lagi bersembunyi di balik protokol. Saatnya mereka turun langsung ke lapangan, membuktikan bahwa janji reformasi birokrasi bukan sekadar narasi kampanye. Evaluasi internal saja tidak cukup. Butuh keberanian untuk membongkar total sistem yang selama ini terlalu nyaman dengan penyimpangan.
Fakta-fakta yang muncul bukan isapan jempol. Kasus proyek pagar laut, misalnya, dahulu sempat diagung-agungkan. Kini, senyap dan seolah menguap dari peredaran. Proyeknya tak jelas ujung pangkal, dan pertanggungjawaban anggarannya kabur. Ini bukan sekadar hilangnya papan nama proyek, tapi hilangnya integritas birokrasi.
Belum selesai di situ. Laporan BPK RI menyoroti pengelolaan aset kendaraan daerah dengan nilai fantastis, mencapai Rp 44 miliar. Temuan ini menandakan adanya kelalaian struktural atau bahkan potensi penyalahgunaan. Kepala OPD, pejabat barang, kepala bidang, staf logistik, hingga Inspektorat harus dimintai klarifikasi menyeluruh. Tidak boleh ada yang merasa kebal audit.
Di sisi lain, kasus pencairan ganda dana APBDes di 48 desa yang hanya berujung pada tiga tersangka menjadi ironi pahit penegakan hukum. Ini bukan soal kecerobohan teknis, tapi potensi pola sistemik yang dibiarkan tumbuh. Para camat, kepala bidang PMD, pendamping desa, serta ASN terkait di BPKAD harus diperiksa dan diproses secara transparan.
Manajemen PD Pasar Kabupaten Tangerang juga menjadi sorotan tajam. Penyertaan modal miliaran rupiah dari APBD tidak sebanding dengan output laba yang disetorkan ke daerah. Transparansi menjadi barang langka. Publik bertanya: di mana peran dewan pengawas? Mengapa DPRD yang seharusnya mengawasi justru terkesan bungkam?
Lebih jauh, banyak OPD seolah bekerja layaknya korporasi. Kepala bidang menjelma jadi makelar anggaran, dan oknum ASN pengawas diduga menjalin relasi “harmonis” dengan rekanan. Praktik semacam ini menjadikan birokrasi sebagai ladang transaksi, bukan ruang pelayanan. Sementara masyarakat hanya diminta sabar tanpa kejelasan.
YLPK Perari secara tegas menyerukan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pejabat teknis, mulai dari kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, PPTK, bendahara, pengawas teknis, hingga staf pelaksana. APIP harus menggelar audit komprehensif yang disupervisi langsung oleh Kejaksaan dan BPKP. Tidak boleh ada evaluasi pura-pura yang menutup-nutupi penyimpangan.
Foto Buyung, aktivis sosial Kabupaten Tangerang. (Foto: Mantv7.id)
Buyung, aktivis sosial, mengingatkan, “Semua sistem harus dibongkar dari akarnya. Mulai dari dugaan proyek fiktif, SPK siluman, honor bodong, hingga pungutan liar yang dilegalkan. Kabupaten Tangerang ini bukan hanya darurat etika, tapi darurat moral birokrasi. Dan sayangnya, APIP selama ini berdiri seperti patung tegak, tapi tak bergerak.”
Foto Kabid Humas DPP YLPK PERARI, Siarruddin. (Foto: Mantv.id)
Siarruddin, Kepala Bidang Humas DPP YLPK Perari, juga meminta Bupati dan Wakil Bupati membuktikan komitmen pemberantasan penyimpangan birokrasi. “Kalau memang ingin berpihak pada rakyat, bentuklah tim sapu bersih yang independen, tidak tebang pilih, dan tidak tunduk pada tekanan politik. Jika tidak, maka patut diduga keberpihakan kepala daerah justru bukan pada rakyat, tapi pada para pelaku penyimpangan itu sendiri,” ujarnya.
Pertanyaannya kini: apakah DPRD masih berfungsi sebagai pengawas atau justru ikut dalam arus gelap proyek? Jika benar ada kompromi diam-diam, maka ini bukan sekadar persoalan etik, melainkan indikasi potensi pidana. Sudah saatnya Satgasus Tipikor Mabes Polri dan KPK melirik lebih dalam ke wilayah barat Banten ini.
Pemerintah daerah harus membentuk Tim Khusus Bersih-Bersih Kabupaten Tangerang. Bukan sekadar tim audit internal, tapi tim independen yang bisa membuka semua data, menelisik semua kontrak, dan membongkar semua skema curang di balik proyek. Jika tidak, maka krisis kepercayaan akan berujung pada ledakan sosial yang lebih sulit dikendalikan.
Logo YLPK PERARI, Tidak akan ada perdamaian tanpa adanya keadilan. (Foto: Mantv7.id)
YLPK Perari kembali menyerukan: pecat semua pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang. Bersihkan birokrasi dari virus moral. Jangan hanya menambal luka di permukaan, tapi bedah hingga ke akarnya. Audit ulang seluruh proyek, buka ke publik, dan proses hukum yang terlibat. Tidak ada lagi ruang untuk pengkhianat anggaran.
Karena jabatan adalah amanah, bukan perisai pelindung kebusukan. Kabupaten Tangerang tidak butuh pemimpin yang hanya berani di depan kamera, tetapi yang siap menyapu bersih meja kekuasaan dari debu-debu pengkhianatan. Jika tidak hari ini dibersihkan, besok mungkin sudah terlambat.
(OIM)
