Mantv7.id – Kabupaten Tangerang | Di tengah riuh pembangunan yang digembar-gemborkan sebagai kemajuan, fakta di lapangan menyuguhkan ironi yang getir. Di Kabupaten Tangerang, para pengusaha proyek betonisasi jalan seolah menjadi penyelamat umat, padahal mereka mengeruk keuntungan dari keringat rakyat lewat anggaran pajak. Mengapa kepedulian terhadap keselamatan dan informasi publik justru terabaikan? Siapa yang sebenarnya diuntungkan, dan siapa yang dibiarkan menderita?
Foto pada malam Selasa, 20 Mei 2025, sekitar pukul 23.30, antrean kendaraan mengular hampir 500 meter di ruas jalan depan SPBU 34-15714 Cisoka, yang beralamat di Jl. Raya Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Suasana gelap dan hiruk-pikuk suara klakson menambah ketegangan para pengguna jalan. Di tengah kerumunan itu, sebuah mobil molen tampak parkir di jalur aktif sebelah kanan, seakan badan jalan menjadi milik pribadi. (Foto: Mantv7.id)
Sebagai contoh proyek betonisasi di ruas Cisoka, tepatnya di depan SPBU 34-15714, malam Selasa 20 Mei 2025, menyisakan catatan kelam. Dalam suasana gelap, antrean kendaraan mengular hingga 500 meter karena sebuah mobil molen berdiri gagah di jalur aktif tanpa pengamanan. Di mana pengatur lalu lintas? Ke mana dinas terkait? Dugaan pelaksanaan tanpa koordinasi ini bukan hanya menyalahi etika, tapi juga membahayakan nyawa.
Ketika pengecoran jalan dijalankan tanpa penerangan yang layak, tak ada banner informasi, tanpa papan proyek, tanpa himbauan keselamatan, publik patut bertanya: apakah standar keselamatan hanya omong kosong dalam dokumen RAB? Bukankah dana-dana itu sudah dianggarkan? Ataukah sengaja “dilenyapkan” dengan dalih efisiensi demi margin keuntungan?
Kolase foto contoh proyek pengecoran jalan dijalankan tanpa penerangan yang layak, tak ada banner informasi, tanpa papan proyek, tanpa himbauan keselamatan, tanpa pembatas pekerjaan, tanpa pengatur lalu lintas, tanpa flag man. (Foto: Mantv7.id)
Di berbagai titik proyek betonisasi, justru para pemuda kampung yang turun tangan mengisi kekosongan tanggung jawab. Sejak pukul 08.00 pagi hingga 17.00 sore, mereka berperan sebagai flagman dan pengatur lalu lintas tanpa bayaran, hanya berbekal semangat gotong royong. Ironisnya, untuk sekadar membeli es, rokok, kopi, hingga makan siang, mereka harus merogoh kocek pribadi. Lantas, siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang sedang dimanfaatkan dalam proyek ini?
Ketiadaan pengawas dari Dinas terkait saat pekerjaan berlangsung bukan lagi kelalaian, tapi bisa jadi indikasi pembiaran sistematis. Bagaimana mungkin proyek dengan nilai ratusan juta bahkan miliaran rupiah dibiarkan berjalan tanpa kontrol teknis? Adakah fungsi pengawasan hanya sekadar stempel basah di atas laporan fiktif?
Begitu pula dengan keberadaan papan proyek yang nihil, padahal jelas tertera sebagai komponen penting dalam RAB. Tidak adanya transparansi ini mengundang dugaan bahwa publik sengaja dibutakan dari informasi. Di mana peran Dinas PUPR? Ke mana Inspektorat dan BPKAD saat masyarakat dikecoh dengan proyek “siluman”?
Ironi kian pahit ketika jalan Cisoka setiap tahun diguyur proyek betonisasi. Bongkar pasang terus berulang, kemacetan menjadi rutinitas. Apakah perencanaan anggaran dilakukan asal salin-tempel? Atau ini bagian dari “ritual tahunan” untuk menghidupkan ekosistem rente di balik pembangunan?
Sentilan tajam harus diarahkan pada seluruh pemangku kepentingan: Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, pengawas proyek, konsultan pengawas, dan bahkan penanggung jawab anggaran. Jika semua diam, maka jelas ada konspirasi sistemik. Jika semua bungkam, siapa yang akan melindungi rakyat?
Ustadz Ahmad Rustam, aktivis kerohanian Kabupaten Tangerang, menyerukan dengan lantang: “Wahai para pemimpin, takutlah kalian kepada Allah. Jangan jadikan amanah anggaran ini sebagai ladang dosa yang beranak-pinak. Setiap kepalsuan dalam laporan akan menjadi bara di akhirat kelak. Bangunlah jalan kebenaran, bukan jalan kebinasaan!”
Logo YLPK PERARI, Tidak akan ada perdamaian tanpa adanya keadilan. (Foto: Mantv7.id)
Buyung, Humas DPD YLPK PERARI, menegaskan bahwa seluruh dinas dan pengelola anggaran harus bertanggung jawab atas kekacauan ini. “Kami akan terus membuka semua data, mengawal semua laporan, dan bila perlu membawa ini ke ranah hukum. Proyek jalan bukan ladang bancakan, tapi tanggung jawab sosial!”
Kami menyeru kepada semua elemen: ormas, LSM, asosiasi, wartawan, dan kontrol sosial lainnya untuk bangkit. Jangan biarkan proyek-proyek abu-abu merusak sendi keadilan sosial. Masyarakat butuh pembangunan yang manusiawi, bukan proyek zombie yang memakan nurani dan logika.
Masyarakat Kabupaten Tangerang kini menaruh harapan besar kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati agar tidak tinggal diam menghadapi pola bobrok seperti ini. Sistem kerja yang mengabaikan keselamatan publik, mengangkangi transparansi, dan mempermainkan prosedur harus segera dibenahi secara total.
Kita tidak anti pembangunan. Tapi pembangunan yang abai, tidak transparan, dan menyusahkan rakyat adalah musibah terselubung. Jangan biarkan nama Kabupaten Tangerang menjadi simbol proyek gagal etika. Mari bangun peradaban yang beradab dimulai dari membenahi jalan, dan juga jalan pikiran.
(OIM)
